PMI Harus Disediakan Karantina yang Layak

21 Views

DENPASAR – fajarbali.com | Respon DPRD Bali terhadap penanganan Covid-19 terus dilakukan. Kali ini, Dewan Bali tersebut meminta kepada Pemprov Bali untuk segera mengajukan relokasi dana untuk penanggulangan Virus Corona.

 

Hal ini tercermin dari Rapat terbatas antara Ketua DPRD Bali dengan para Ketua Komisi, dan Ketua Fraksi, Selasa (14/04/2020). Secara kelembagaan, DPRD Bali sangat mendukung langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Akan tetapi, juga harus dibarengi dengan finansial.

“Berapapun anggaran yang diperlukan oleh eksekutif, kita akan setujui,” ujar Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama usai menggelar Rapat.

Maka dari itu, salah satu upayanya yakni mendorong Pemprov Bali untuk mengajukan relokasi dana untuk penanggulangan Virus Corona ke DPRD Bali agar segera bisa dibahas.

Mantan Bupati Tabanan dua periode ini juga menyatakan, bukan hanya segi finansial saja. Pemprov melalui Satgas Covid-19 telah dibantu oleh para anggota dewan yang aktif turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi.

Disisi lain, DPRD Bali juga ikut menyoroti kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Bali. Pihaknya menyarankan kepada Pemprov Bali untuk menyediakan Ruang Karantina bagi mereka yang baru pulang dari Luar negeri.

Menurut dia, DPRD Bali merekomendasikan hotel milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Hotel Melati yang ada di Bali. Ini dilakukan untuk menekan kasus Imported Case agar tidak menular ke orang lain.

“Kami merekomendasikan agar PMI itu agar betul-betul wajib dikarantina di tempat yang layak tanpa kecuali dan diawasi dengan ketat. Biaya juga sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,” katanya.

Apalagi, PMI berasal dari Bali juga cukup banyak. Berdasarkan perkiraan, antara 2-7 ribuan orang. Jika sampai mereka pulang, tentunya Pemprov Bali harus segera menyiapkan segala sesuatunya. “Bagaimanapun, siapapun dia adalah warga Bali, wajib kita terima dan tentunya wajib kita lakukan prosedur kesehatan sehingga apa yang kita inginkan Bali ini betul-betul steril atau bisa mengurangi pengaruh-pengaruh imported case ini,” akunya.

Soal Rapid Test bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri di Bandara Ngurah Rai, Adi menilai selama ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun sudah ada hasil negatif, tetap harus ada pengawasan. Mengingat, Rapid Test hanya bersifat sementara dan akurasinya tidak 100 persen.

Ia menyatakan telah melihat secara langsung penggunaan Screening di Bandara Ngurah Rai. Diharapkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa memperpendek sift dari tenaga medis yang bertugas disana.

“Ke depan itu harus ditinggalkan lagi, tidak ada satu pun PMI yang bisa lolos dari standar kesehatan ini, (mulai dari) rapid test, kemudian isolasi dan (pengambilan sampel) swab,” pungkasnya. (her).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Isolasi Desa, Bupati PAS Utamakan Aspek Keamanan

Sel Apr 14 , 2020
21 ViewsSINGARAJA – fajarbali.com | Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST menegaskan bahwa tujuan utama isolasi desa yang dilakukan di Buleleng yakni untuk mengutamakan aspek keamanan dalam proses isolasi. Sebab, sebelum terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Buleleng Nomor : 140/266/SE/DPMD/2020 terkait dengan penentuan isolasi desa, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang […]