GIANYAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Dalam rangka konsolidasi program serta memeproleh kesepakatan bersama, sinergitas, dan prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, Pemkab Gianyar melalui Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Tahun 2018 di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa, (27/3/2018) .
Kegiatan dibuka Pj Bupati Gianyar, I Ketut Rochineng dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Gianyar serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, I Gede Widarma Suharta mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk implementasi dari UU No 25 Tahun 2014 dan UU No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017menyatakan bahwa Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Forum Musrenbang RKPD adalah media memperoleh masukan guna melengkapi dan menyempurnakan Rencana RKPD.
“Implementasi dari UU ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RKPD yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan. Penyusunan RKPD dimulai dari Forum Musrenbang secara berjenjang. Mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah hingga pelaksanaan Musrenbang RKPD,” terang Widarma Suharta.
Widarma Sukarta menjelaskan tujuan dilaksanakannya ketiga kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari masyarakat, stakeholders atau perwakilan stakeholders terkait dengan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Widarma Suharta menambahkan, kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yang dihadiri Forum Konsultasi Publik, Anggota DPRD Gianyar dan Tim Ahli Pemkab Gianyar.
“Kegiatan ini juga telah didahului Musrenbang Desa/Kelurahan yang dibawakan pada Musrenbangcam, selanjutnya, Musrencam dengan keluaran berupa usulan prioritas kecamatan yang akan diusulkan dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2019,” imbuh Widarma.
Pj Bupati Gianyar, Dr. I Ketut Rochineng mengatakan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten substansinya belum sepenuhnya mengacu kepada RPJMD Provinsi. Begitu pula RPJMD Desa substansinya belum sepenuhnya mengacu kepada RPJMD Kabupaten. Disamping fenomena itu, terlihat juga di tingkat kelembagaan acapkali terjadi hubungan yang belum linier. Hal ini diakibatkan oleh adanya variasi nomenklatur kelembagaan organisasi perangkat daerah yang berbeda antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Meminimalisir dampak dari hal tersebut, sangat diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dari berbagai strata pemerintahan dan juga berbaagai pihak terkait melalui Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daeran dan Musrenbang RKPD Tahun 2019.
“Dengan kegiatan ini, kami harapkan dapat terwujud pemahaman yang sama tentang tahapan, proses dan substansi membangun perencanaan yang berkualitas. Yaitu, perencanaan yang transparan, responsive, efisien, akuntabel, aprtisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” tegas Rochineng.
Rochineng menambahkan, draf substansi perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2019 sudah mengalir dan mencerminkan sinergi serta harmonisasi antara kebijakan dari hulu ke hilir. Hal lainnya, perencanaan pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, budaya dan lingkungan. Diakui Rochineng, dibalik upaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Diantaranya, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, alih fungsi lahan, kemacetan di kawasan pariwisata Ubud, bencana alam, kebersihan lingkungan dan layanan birokrasi yang masih perlu ditingkatkan.
“Priorotas pembangunan pada RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2019 yaitu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban, social, agama dan budaya, Koperasi, UKM serta pariwisata,” kata Rochineng.(sar)
