BANGLI-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Para Pemangku di Kabupaten Bangli diminta tidak ikut-ikutan larut dalam politik praktis. Sebab, hal tersebut dinilai akan menodai tugas dan fungsi seoarang Pemangku yang selama ini disucikan. Hal tersebut disampaikan Ketua PHDI Kabupaten Bangli, I Nyoman Sukra saat Pengukuhan Paiketan Pemangku se-Kecamatan Kintamani, Minggu (16/6/2019).
Hadir juga saat itu, Bupati Bangli, I Made Gianyar, Sekda IB Giri Putra, Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pengurus dalam Paiketan Pemangku Kecamatan Kintamani, yang dikukuhkan sebanyak 45 orang.
Menurut Ketua PHDI Kabupaten Bangli, tujuan pembentuan Paiketan Pemangku untuk menyempurnakan kembali paruman pemangku yang sudah ada sebelumnya dimasing-masing kecamatan. “Seperti halnya Paruman Sulinggih, secara umum Paiketan Pemangku juga membantu pekerjaan PHDI,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, tujuan pembentukan Paiketan Pemangku untuk memudahkan pembinaan dan pembagian tugas serta memudahkan melakukan pendataan. Sebab, selama ini jumlah pemangku di Bangli belum jelas.
“Selama ini, berapa jumlah dan jenis pemangku yang ada di Bangli memang belum jelas. Bahkan data antar instansi juga beda-beda,” sebutnya. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Paiketan Pemangku ini, akan memudahkan pendataanya. Selama ini, jumlah pemangku di Bangli fluktiatif. Nah sekarang dengan adanya Paiketan Pemangku, kita harapkan, tiap desa jika ada penambahan dan pengurangan serta jenis dari Pemangkunya supaya bisa dilaporkan. Kalau pun ada program pemerintah juga bisa lebih mudah dilakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menyikapi kekhawatiran Paiketan Pemangku akan dijadikan sarana berpolitik praktis, kata dia, ada tidak ada Paiketan, itu maunya orang. “Makanya kalau ada Paiketan nanti akan ada etika yang mengaturnya. Tadi juga saya sudah tegaskan, Paiketan Pemangku jangan berpolitik praktis supaya tugas dan fungsinya menjadi jelas,” tegasnya. Sebab, pihaknya menginginkan para Pemangku itu, murni ngayah dan mempunyai kemampuan untuk ngayah. “Dengan Paiketan ini, para pemangku bisa menyamakan persepsi dalam rangka membantu tugas PHDI,” pungkasnya. (ard)
