BANGLI – Fajarbali.com | Kalangan DPRD Bangli sepakat untuk melakukan perampingan sejumlah kelembagaan atau Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli. Hal tersebut bertujuan memperbaiki kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih carut marut. Untuk itu, para wakil rakyat mendukung adanya perubahan Perda Kelembagaan yang akan diajukan eksekutif dibawah kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Bangli, I Dewa Gede Suamba Adnyana, perubahan Perda Kelembagaan perlu dilakukan untuk merampingkan kelembagaan yang ada di Pemkab Bangli agar menjadi satu rumpun. Menurutnya, saat ini, ada sejumlah kelembagaan yang perlu disinkronkan.
"Beberapa lembaga seperti Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan, menurut saya, ketenagakerjaan lebih tepat menjadi bagian dari Dinas Sosial. Sementara koperasi, bergabung dengan Dinas Perdagangan. Untuk UMKM nantinya bisa digabung ke Dinas Perdagangan, dan Transmigrasi ke Dinas Sosial," tegasnya.
Baca Juga :
PDDI Bali Berbagi Kasih, Serahkan Paket Sembako Kepada 20 Pendonor Plasma Konvalesen
Sosialisasi Terpadu BPJS Kesehatan Cabang Singaraja
Pihaknya juga mengatakan Kesbangpolinmas agar digabung dengan Satpol PP mengingat beban kerjanya saat ini cukup berat. Sebaliknya untuk BPBD perlu ditingkatkan grade-nya serta dipimpin pejabat esselon II.
“BPBD sebaiknya dijadikan Dinas dan digabung dengan Damkar sehingga lebih nyambung kaitannya untuk penanganan kebencanaan, sedangkan Dinas Perpustakaan, disarankan dimasukkan ke Dinas Pendidikan karena masih satu rumpun. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan Dinas Perpustakaan akan hilang karena sudah digabung dengan kelembagaan yang lebih nyambung," jelasnya.
Sementara disinggung pejabat yang telah menempati posisi kadis di dua dinas tersebut, Suamba mengatakan perlu dilakukan assessment. Tujuannya agar pejabat yang ditempatkan sebagai kadis, sesuai dengan kompetensinya.
"Assessment inilah yang menentukan apakah mereka kompeten atau tidak di bidang tersebut. Sebab selama ini kinerja ASN masih carut marut dan banyak pejabat yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Dampaknya tentu akan menyebabkan ewuh-pakiwuh antara pimpinan dengan bawahannya. Ini juga menjadi penyebab tidak singkronnya antara atasan dan bawahan," pungkasnya. (ard)
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Bangli, I Dewa Gede Suamba Adnyana, perubahan Perda Kelembagaan perlu dilakukan untuk merampingkan kelembagaan yang ada di Pemkab Bangli agar menjadi satu rumpun. Menurutnya, saat ini, ada sejumlah kelembagaan yang perlu disinkronkan.
"Beberapa lembaga seperti Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan, menurut saya, ketenagakerjaan lebih tepat menjadi bagian dari Dinas Sosial. Sementara koperasi, bergabung dengan Dinas Perdagangan. Untuk UMKM nantinya bisa digabung ke Dinas Perdagangan, dan Transmigrasi ke Dinas Sosial," tegasnya.
Baca Juga :
PDDI Bali Berbagi Kasih, Serahkan Paket Sembako Kepada 20 Pendonor Plasma Konvalesen
Sosialisasi Terpadu BPJS Kesehatan Cabang Singaraja
Pihaknya juga mengatakan Kesbangpolinmas agar digabung dengan Satpol PP mengingat beban kerjanya saat ini cukup berat. Sebaliknya untuk BPBD perlu ditingkatkan grade-nya serta dipimpin pejabat esselon II.
“BPBD sebaiknya dijadikan Dinas dan digabung dengan Damkar sehingga lebih nyambung kaitannya untuk penanganan kebencanaan, sedangkan Dinas Perpustakaan, disarankan dimasukkan ke Dinas Pendidikan karena masih satu rumpun. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan Dinas Perpustakaan akan hilang karena sudah digabung dengan kelembagaan yang lebih nyambung," jelasnya.
Sementara disinggung pejabat yang telah menempati posisi kadis di dua dinas tersebut, Suamba mengatakan perlu dilakukan assessment. Tujuannya agar pejabat yang ditempatkan sebagai kadis, sesuai dengan kompetensinya.
"Assessment inilah yang menentukan apakah mereka kompeten atau tidak di bidang tersebut. Sebab selama ini kinerja ASN masih carut marut dan banyak pejabat yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Dampaknya tentu akan menyebabkan ewuh-pakiwuh antara pimpinan dengan bawahannya. Ini juga menjadi penyebab tidak singkronnya antara atasan dan bawahan," pungkasnya. (ard)
