SINGARAJA – fajarbali.com | Mewujudkan pemulihan pariwisata menuju kebangkitan ekonomi Bali, peran inspektorat dalam pengawasan keuangan dan pembangunan daerah diharapkan lebih optimal.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Bali I Nyoman Sutjidra saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu. Sutjidra menjelaskan Inspektorat memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan di daerah masing -masing. Untuk mampu mengerjakan wewenang dengan lebih optimal, perlu di dukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih siap.
“Ke depan, diharapkan agar peran Inspektorat dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing daerah,” jelasnya.
Baca Juga :
Rayakan Waisak, Ketua DPR Puan Maharani Ingatkan Bangun Solidaritas dan Perdamaian
Tingkatkan Okupansi dan Kunjungan Melalui Work From Bali
Fungsi ataupun peran dari Inspektorat terkait koordinasi, supervisi, pencegahan, dan pengawasan, dalam bidang pembangunan dan keuangan dapat dilaksanakan dengan maksimal. SDM perlu ditingkatkan untuk melakukan pendampingan. Sehingga masing – masing Inspektur diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Serta pengawasan di bidang keuangan selalu dijalankan.
“Selanjutnya, menghadapi perubahan status atau eselonisasi, Inspektur diharap mampu menunjukkan peran sentral dalam bidang ekonomi dan pembangunan di daerah,” ucap Sutjidra.
Sementara itu, Inspektur Buleleng Putu Karuna yang ditemui di tempat berbeda menerangkan bahwasannya Inspektorat adalah salah satu lembaga (non pemeriksa) yang mengupayakan agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dapat mencapai tujuan dengan lebih tepat dan cepat. Inspektorat memberikan jaminan dan konsultasi kepada rekan-rekan OPD untuk mencapai tujuannya. Mulai dari reviu perencanaan, pelaksanaan diawasi.
“Selanjutnya kita evaluasi bagaimana perkembangan dari program-program yang dilaksanakan,” terangnya.
Secara bersamaan di tempat yang berbeda juga, Bupati Buleleng yang didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menerima hasil pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemkab Buleleng kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hal tersebut merupakan penghargaan yang ketujuh kalinya diraih secara berturut-turut.
“Ini artinya bahwa teman-teman ASN dari tingkat bawah sampai ke pucuk pimpinan sudah bekerja sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan untuk mencapai tujuan,” tutur Suradnyana. (ags)
Save as PDF