Penerapan PPKM Darurat Diharapkan Masyarakat Tak Paksakan Kehendak

DENPASAR-fajarbali.com | Pemerintah telah menetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 03-17 Juli mendatang diwilayah Pulau Jawa dan Bali. Namun, penerapan tersebut mendapatkan respon beragam dimasyarakat. Bahkan, PPKM Darurat juga berdampak pada rencana pembukaan pariwisata Bali pada Bulan Juli ini.

Menyikapi adanya penerapan PPKM Darurat, Anggota DPRD Bali Tjokorda Gede Agung meminta kepada semua pihak memahami kondisi saat ini dan tak saling menyalahkan. Apalagi sampai memaksakan kehendak. 

Dirinya menanggapi penerapan PPKM Darurat ditengah rencana pembukaan pariwisata Bali. Menurutnya, Pemerintah Pusat pasti memiliki rencana yang baik untuk Bali.

“Ya bagus, artinya kenapa, kita jangan memaksakan kehendak. Kedua situasi kayak gini jangan ada yang saling menyalahkan, terutama yang berpolitik jangan cari panggung politik,” katanya, Senin (05/07/2021). 

Baca Juga :
Bupati Tamba Lantik I Made Budiasa sebagai Pj Sekda yang Baru
Bupati Tamba Pantau Pelaksanaan PPKM Darurat Hari Kedua

Tjok Agung menegaskan bahwa saat ini tak ada gunanya saling menyalahkan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah kerjasama dan bahu membahu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Maka dari itu, penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat harus dijalankan.

“Satu-satunya untuk bersama bergerak dalam memutus rantai virus ini. Masyarakat ikut protap, meski dua kali vaksin, belum tentu tubuh kita kuat dari virus tersebut. Jangan dulu berpikir karena benci si a, si b kita buly. Kita harus jalani situasi hadapi dengan baik. Masyarakat jangan menyalahkan pemerintah, pemerintah juga tidak menekan masyarakat ,” pintanya.

Saat ditanya mengenai keluhan masyarakat terhadap tanggungjawab dan solusi pemerintah dengan memberikan bantuan, mantan Wakil Bupati Klungkung ini menambahkan bahwa saat ini semua orang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut. “Kalau bantuan, semua orang juga butuh bantuan, mari kita patuhi aturan. Kalau rekofusing ya harus duduk bersama-sama legislatif dan eksekutif,” tandasnya.

Terakhir, ia menambahkan, sejak pandemi covid 19 meledak telah dilakukannya rekofusing. Sehingga jika ada permintaan rekofusing kembali, dimana nya akan di-rekofusing lagi. “Jangan saling menyalahkan, mari saling merangkul. Harus satu padu agar imun kita menjadi kuat,” pungkas dia. (her)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PPKM Darurat, Badung Belum Putuskan Beri Bantuan Sosial

Sel Jul 6 , 2021
MANGUPURA-fajarbali.com | Kabupaten Badung hingga kini belum memutuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali.