GIANYAR-fajarbali.com | Akibat sektor pendapatan turun drastis, dana bagi hasil pajak (BHP) juga mengalami penurunan. Bahkan keseluruhan desa di Gianyar saat ini belum mendapat dana transfer BHP dari Badan Pendapatan,Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar. Akibatnya ke 64 desa ini menunggu dana transfer BHP guna untuk pembayaran sesuai perencanaan di desa. Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyebut, BHP akan dicairkan di akhir triwulan kedua.
Sebelum pandemi dan pendapatan dari sektor pajak normal, tiap desa di Gianyar menikmati BHP relatif besar. Dengan dana BHP ini, desa-desa menggunakannya untuk keperluan perbaikan infrastrukur, termasuk perbaikan saluran irigasi. Ditambah lagi, dana BHP ini digunakan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa. Hanya saja, di Tahun 2021 ini, BPKAD belum transfer dana BHP ke desa dengan berbagai pertimbangan.
Dikonfirmasi Bupati Gianyar, Made Mahayastra,Minggu (13/6/2021) kemarin menjelaskan pemberian BHP merupakan kewajiban pemerintah kabupaten sesuai amanat undang-undang. Dikatakan Mahayastra Tahun 2021 ini belum ada BHP yang diberikan ke desa. Walau demikian, Pemkab Gianyar telah mentfansfer dana ADD.
“Kita tuntaskan satu persatu, sebelumnya sudah ditransfer ADD sebesar 5 miliar, nah nanti baru transfer BHP,”jelas Mahayastra.
Baca juga :
Dukung Potensi Wisata Gianyar Utara, Gianyar Bakal Bangun Resort Hospital
Dekranasda Kota Batu Berkunjung ke Gianyar, UMKM Gianyar Masih Bisa Bangkit di Tengah Pandemi
Dijelaskannya lagi, perolehan BHP tiap desa berbeda, namun besarannya tergantung dari realisasi pajak dan PHR yang diterima BPKAD.
“Besaran yang diterima terus berbeda,sesuai dengan realisasi penerimaan pajak,lalu dibagi,” jelasnya.
Sedangkan pendapatan dari sector pajak menurun tajam karena situasi pandemic. Dimana BHP yang diterima tiap desa adalah 10% dari pendapatan pajak dan yang 10% itu dibagi ke seluruh desa.
Dengan kondisi pendapatan yang menurun drastis, Bupati Mahayastra meminta agar seluruh perbekel memperhitungkan sector pendapatan jauh-jauh hari.
“Sebaiknya diperhitungkan jauh-jauh hari. Dan dalam perencanaan agar tidak ada belanja fisik seperti proyek. Situasinya tidak memungkinkan,” harap Bupati Mahayastra.
Kadis PMD Gianyar, Dewa Ngakan Ngurah Adi juga berharap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BHP agar tidak dijalankan atau ditunda.
“Saya berharap, kegiatan yang bersumber dari BHP agar ditunda dulu pelaksanaannya, situasi saat ini belum normal dan pendapatan masih kecil,” jelasnya.
Sehingga dana BHP tersebut agar diprioritaskan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa.
Dijelaskannya , dana BHP di Tahun 2019, untuk semua desa sekitar Rp 72 miliar. Di APBD perubahan dana BHP naik menjadi Rp 77 miliar, sehingga harus menyesuaikan lagi dengan jumlah tersebut. Bahkan di Tahun 2020 nanti, dana BHP untuk semua desa naik menjadi Rp 83 miliar.
“Namun situasinya berubah, realisasi pendapatan menurun, ditunda dulu kegiatannya,” tambahnya lagi. (sar)
Save as PDF