GIANYAR - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pemkab Gianyar sampai saat ini masih menunggu kebijakan pusat terkait PHR dibebaskan selama 6 bulan. Hal ini disampaikan Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Minggu (1/3/2020) kemarin. "Kita (Gianyar) masih menunggu seperti apa regulasinya, dan karena ini kebijakan pemerintah pusat, kita siap-siap saja," jelas Bupati Mahayastra.
Dikatakannya, PAD Gianyar dipasang sebesar Rp 1,2 triliun lebih dan sebesar Rp 500 miliar berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR). Sehingga bila selama enam bulan bebas pajak, maka sebagian dari pendapatan tersebut akan hilang. "Sekarang masih dalam penggodokan di pusat. Kita tunggu, regulasinya," jelasnya lagi. Dijelaskan juga, bila bebas pajak PHR itu, lalu mendapatkan hibah, maka menurut Bupati Mahayastra, apa boleh hibah tersebut sebagai pengganti APBD yang sudah disahkan dan sudah berjalan.
Disisi lain, Mahayastra menjelaskan pemerintah pusat bukan saja menyelamatkan pariwisata Bali saja, namun menyelamatkan pariwisata secara umum, baik pengusaha, masyarakat umum dan komponen lain yang bersentuhan dengan pariwisata. "Kita masih menunggu dan untuk hal ini, kita (Gianyar) dan Pemprov Bali pasti diundang dalam pembahasan regulasi ini. Karena Bali keseluruhan adalah daerah wisata dan menjadi sorotan Dunia dalam hal pariwisata," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua PHRI Gianyar, Pande Adityawarman menyebut masih menunggu seperti apa regulasi yang akan turun nanti. Dikatakannya, dengan kebijakan tersebut tentunya pengusaha hotel dan restoran menyambut baik. Disisi lain hal ini membuat harga yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif, karena adanya kebijakan bebas pajak tersebut.
Pande Adit juga menjelaskan dengan zeronya wisatawan asal Cina, Gianyar juga masih bisa bertopang pada tiris asal Eropa, Soviet dan negara lain. "PHRI Menyambut baik dan masih menunggu regulasi. Promosi kepada wisatawan domestik juga kami gencarkan, yang jalan-jalan ke Singapura atau Thailand agar berlibur di Bali," harapnya.(gds).
