DENPASAR-fajarbali.com | Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret mendatang.
Perpanjangan itu berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan.
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali yang juga Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin menjelaskan, surat tersebut telah diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 19 Februari lalu. Dimana di Bali ada empat daerah yang menjadi fokusnya yakni Badung, Gianyar, Klungkung, Tabanan dan Kota Denpasar.
“Perpanjangan PPKM Mikro ini terdapat penekanan tiga hal. Yaitu supaya dapat menekan penambahan kasus positif Covid-19 menekan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan kasus Covid-19,” ujar Made Rentin, Minggu (21/02).
Menurutnya, daerah yang tidak masuk dalam wilayah fokus atau prioritas PPKM, diminta untuk tetap menerapkan pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa. Saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Kamis (18/02). “Kalau melihat kondisi saat ini, saya kira jangan diperpanjang lagi lah,” katanya.
Menurutnya, perpanjangan PPKM dinilai dari segi ekomoni justru membuat pelaku usaha keberatan. Mengingat, adanya pembatasan jam malam hingga Pukul 21.00 wita. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa mengembalikan kondisi seperti New Normal.
“Kembalikan lagi ke New Normal kayak kemarin-kemarin itu. Protokol kesehatan (Prokes) ditingkatkan. Kita buka saja lah, tentunya dengan aturan yang ketat,” tandasnya.
Saat ini, pengawasan adalah hal yang paling penting jika diterapkan New Normal. Dengan adanya pengawasan yang ketat, maka pembatasan jam malam tak perlu diberlakukan. Ini dilakukan untuk kembali menghidupkan perekonomian Bali. Intinya, kesehatan dan perekomian bisa berjalan berbarengan. “Buka saja dulu, cuma diawasi. Pengawasan yang penting, disatu sisi efektif (PPKM), dari kesehatan terbantu. Tapi disisi lain, kasihan masyarakat dari segi ekonominya yang kurang,” papar dia.
Ketua DPC Gerindra Karangasem ini menyadari bahwa kebijakan PPKM merupakan kewewangan Pemerintah Pusat. Maka dari itu, diharapkan setelah PPKM ini selesai, tak ada lagi perpanjangan. “Kalau memang aturan dari Pusat yang mewajibkan, ya kita harus tunduk. Tapi harapannya sih PPKM tidak diperpanjang lagi,” pungkas dia. (her)
Save as PDF