DENPASAR-fajarbali.com | Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar prihatin atas kondisi infrastruktur (dermaga) penyeberangan dari Pantai Matahari, Sanur menuju Nusa Lembongan maupun Nusa Penida, yang tampak semakin ramai.
Selain dermaga yang kurang referesentatif, lemahnya pengawasan standar keselamatan bagi penumpang juga menjadi sorotan.
Di tengah keprihatian tersebut, angin segar kembali berhembus bahwa, pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan dermaga di Pantai Matahari Terbit, Sanur tersebut.
“Beberapa hari lalu kami melakukan rapat di desa, kami bahas terkait dermaga itu bersama DPR RI, tapi kita syukuri pemerintah pusat katanya telah mengagendakan pembangunan tiga dermaga di Bali, salah satunya pembangunan dermaga di Sanur,” ungkap salah seorang Anggota DPRD Kota Denpasar, IB. Ketut Kiana, SH.
Kiana menyebut, pembahasan masalah dermaga ini sudah kesekian kalinya dilakukan. Berbagai kendala dihadapi seperti masalah kepemilikan lahan, gelombang air laut dan terkait masalah retribusi untuk Sanur jika dermaga ini jadi dibangun.
“Kita sudah sekian kali membahas dermaga, banyak pertimbangan dan kendala yang dihadapi, termasuk dampak lingkungan, apalagi jumlah boat atau kapal yang terus meningkat,” terang mantan kepala Desa Sanur Kaja ini.
Kiana pun menyampaikan, proses usulan pembangunan dermaga ini sejatinya berjalan cukup alot, bahkan 3-4 tahun lalu rencana anggaran pusat dialokasikan untuk dermaga ini digelontor dana Rp 250 miliar, namun gagal karena belum ada kepastian hukum karena masalah lahan.
“Banyak kendala dihadapi, sehingga dermaga ini belum terwujud, dan bagi warga Sanur sangat merasakan, warga Sanur merasa malu, kalau tidak dibangun itu destinasi wisata, kita malu ketika penumpang naik boat harus berendam basah-basahan, belum lagi saat gelombang tinggi sangat membahayakan keselamatan,” tandas Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Denpasar ini.
Rencana pembangunan dermaga tersebut, lanjut Kiana kini ranahnya ada di pusat. Pihaknya berharap dermaga ini segera direalisasikan .
“Kita berharap pembangunan dermaga ini segara direalisasikan. Kita sangat berharap 2019 terwujudlah,” ucap KIana, sembari menyoroti masalah standar keamanan pelayaran, mengingat pengelola masih mengabaikan faktor keselamatan penumpang. Seperti pemakaian savety jacket yang wajib digunakan penumpang sebelum naik boat, nyatanya banyak penumpang tidak memakainya. “Kami minta , agar para pengusaha yang berkecimpung di pelayaran agar diawasi, seperti pihak dishub atau kepolisian harus tegas mengawasi standar keselamatan penumpang saat berlayar,” tandasnya.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Wayan Lemesnawa, ketika dikonfimasi, menyampaikan, terkait keselamatan sudah menjadi kewenangan kementerian pusat.
“Berdasarkan aturan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, masalah pelayaran, transportasi laut sudah menjadi kewenangan kementerian pusat, bukan lagi tanggungjawab Dishub Kota, jadi masalah lalu lintas di pelabuhan itu tugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di bawah Dirjen Perhubungan Laut (KSOP) ,” ucap Lemes.
Sedangkan terkait pembangunan dermaga, Wayan Lemesnawa menambahkan prosesnya sudah difasilitasi oleh Provinsi .
“Masalah dermaga itu memang akan dibangun di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur, persoalan ini urusan antar daerah atau kabupaten, jadi pihak propinsi yang memfasilitasinya,” tegasnya.
Untuk diketahui proses rencana pembangunan dermaga di Sanur sudah berjalan sejak 2011. Bahkan, warga Sanur berkeinginan membangun dermaga secara mandiri, dengan model dermaga mini, khusus untuk penyeberangan boat dan perahu kecil. Hal ini mempertimbangkan kawasan Sanur tetap menjaga kelestarian dan kesucian Pantai Sanur. (car)
Save as PDF