Pembahasan APBD Provinsi Bali Tahun 2021 Terkendala

DENPASAR – fajarbali.com | Adanya beberapa anggota DPRD Bali yang positif Covid-19, membuat sejumlah agenda dewan terkendala. Bahkan, DPRD Bali terpaksa harus mengagendakan ulang pembahasan Ranperda termasuk dengan Sidang Paripurna.

Salah satu yang mengalami kendala adalah sembahasan soal APBD Induk 2021. Komisi II DPRD Bali yang membidangi anggaran mengakui jika pembahasan APBD Induk 2021. “Pak Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali) kan sudah memberikan ‘Lampu Hijau’. Cuma situasi temen-temen di DPRD kan masih ada yang karantina, kita sedang persiapan untuk Perda APBD Induk 2021,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi saat dihubungi, Rabu (30/09/2020).

Menurutnya, Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sejatinya sudah diajukan pada Bulan Maret lalu. Tentunya pasti akan ada beberapa perubahan mengenai target dan pos-pos anggaran. “Dengan adanya situasi Pandemi ini kan pasti ada perubahan-perubahan,” akunya.

Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali mengenai kondisi keuangan daerah. Sehingga nantinya bisa menentukan target. Apakah mengalami penurunan atau tidak. “Targetnya sudah kita konfirmasi pada Bapenda. Kita tanya dulu targetnya bagaimana, baru bisa anggarkan untuk 2021,” tandas Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Komisi II DPRD Bali berharap ada kabar gembira mengenai target yang akan dipasang pada APBD Induk 2020. Agar kedepannya, program-program serta kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemprov Bali bisa terlaksana dengan baik. Yang jelas, asumsi target untuk tahun 2021 akan mengacu pada APBD Tahun 2020.

Mengenai pos anggaran, Kresna Budi menyebut lebih banyak kepada stimulus dan kegiatan Padat Karya kepada masyarakat. Misalnya saja melalui hibah dan program untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Mengenai hibah sendiri, diminta jangan sampai ada pemangkasan. Mengingat, saat ini masyarakat sangat membutuhkan.

“Justru selama kita turun, hibah itu kan dari Gubernur, kita kan memfasilitasi, nantinya hibah itu dianggarkan lebih. Sehingga Gubernur bisa turun ke lapangan. Rakyat kan permohonannya lebih baik dikasih kail daripada dikasih duit. Seperti ternak, kalau Padat Karya itu misalnya perbaikan Merajan, perbaikan jalan usaha tani,” tambahnya.

Terakhir, sektor pariwisata di Bali yang mati total sejak adanya Pandemi Covid-19 diakui juga berpengaruh pada pendapatan dan APBD. “Pengaruhnya pasti ada,” pungkasnya. (her).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Usaha Penjualan Ikan Hias Meningkat

Rab Sep 30 , 2020
NEGARA – fajarbali.com | Penjualan Ikan hias di Jembrana , selama masa pandemi covid-19 hampir enam bulan ini, tampaknya makin meningkat. Bahkan bisnis penjualan ikan hias, belakangan ini omzetnya rata-rata cukup menjanjikan dari pada bisnis lainnya.