JAKARTA-fajarbali.com| Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025. Sikap ini sejalan dengan jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih tetap on-bid demi menghidupi keluarga, ketimbang mengikuti mobilisasi politik yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi asli para pengemudi.
ORASKI menilai, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi sebaiknya dilakukan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional. Mobilisasi politik dan tekanan jalanan justru berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini telah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum ORASKI Fahmi Maharaja menegaskan bahwa organisasinya mendukung segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi daring. Namun, pihaknya tidak menyetujui usulan DPR mengenai pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.
Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah wilayah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah ini.
“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambah Fahmi.
Solusi Seharusnya Berupa Insentif Pajak dan Edukasi, Bukan Intervensi Tarif
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada pemberian insentif nyata bagi pelaku usaha dan pengemudi online. Beberapa usulan konkret dari ORASKI antara lain:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
- Potongan pajak untuk pembelian suku cadang;
- Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver;
- Pendekatan perlindungan usaha yang setara dengan taksi konvensional.
ORASKI juga menekankan bahwa apabila pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi terhadap regulasi tarif dan potongan—yang sebenarnya bukan berada dalam ranah kewenangan mereka—maka risiko keruntuhan ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” pungkas Fahmi.
