Dialog Pilar Pilar Sosial Kabupaten Badung-Bali bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Selasa (25/2).
MANGUPURA-Fajarbali.com | Sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia, Kementerian Menteri Sosial (Kemensos) Republik Indonesia berencana membuat program Desa Anti Miskin. Sebab, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto kemiskinan ekstrim harus tuntas dalam dua tahun kedepan.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengaku, akan bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk desa yang bisa mengentaskan kemiskinan dengan cepat, dengan langkah terpadu. “Program ini perlu kolaborasi dengan Universitas. Dua tahun kedepan tidak ada lagi kemiskinan. Kita bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kita harus menghilangkan buruknya masa lalu khususnya ego sektoral,” ungkapnya saat Dialog Pilar Pilar Sosial Kabupaten Badung-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Selasa (25/2).
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta.
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pihaknya meminta para kepala daerah untuk melakukan sinergi program. Salah satunya bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun forum CSR untuk memperkuat. “Jika datanya sama, tunggal maka akan lebih efektif. Sesuai arahan Bapak Presiden dimulai dari data, kemudian harus kerja bersama tidak sendiri-sendiri. Anggarannya akan dicukupi sesuai kebutuhan,” katanya.
Saifullah Yusuf mengungkapkan, target Presiden RI, Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan harus dikerjakan dengan baik. “Yaitu kemiskinan ekstrim harus nol paling cepat tahun ini paling lambat tahun depan. Masih ada 3 juta lebih yang menjadi bagian dari keluarga miskin ekstrim seluruh Indonesia. Kedepan harus ada target, kemiskinan ekstrim di Bali harus nol persen dua tahun kedepan,” tegasnya.
Pihaknya pun datang ke Bali khususnya Badung, untuk memastikan penanganan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan pengentasan kemiskinan di Bali bisa terintegrasi, terkoordinasi dan berdasarkan data yang sama. “Datanya sekarang sudah final ada inpresnya. Sekarang kita uji petik, setelah itu kita bagikan kepada daerah untuk dipelajari lebih lanjut. Karena ada yang wafat, pindah tempat,” terangnya.
Namun, jika data sama, maka Kemensos akan mengintervensi secara terarah. Pihaknya menegaskan, Pemerintah Pusat dan daerah saling memperkuat, bukan saling melemahkan. “Mari kita meruntuhkan ego sektoral. Kami bergembira karena Bali tingkat kemiskinan terjaga baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mudah-mudahan penurunannya signifikan. Kita percaya kalau kerja bareng itu lebih efektiflah daripada kerja sendiri-sendiri. Nah sekarang Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota baru, kita ingin mengawali dengan sinkronisasi data,” ujarnya.W-004
