DENPASAR-fajarbali.com | Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali ditengah lonjakan kasus Covid-19. PPKM darurat yang mulai diberlakukan sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021 ini dirasa tepat untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Jawa hingga Bali. Dalam penerapannya, PPKM meliputi pengetatan protokol kesehatan, jam malam hingga pembatasan kuota baik di instansi/perkantoran hingga tempat-tempat yang berpotensi didatangi pengunjung.
Menurut pengamat ekonomi, M. Setyawan Santoso, pelaksanaan PPKM darurat saat ini cukup berdampak signifikan bagi pelaku usaha. Sebab, masyarakat tidak bisa beraktivitas maupun bekerja secara optimal. Meski demikian, Ia menilai masyarakat masih bisa produktif dari rumah. Kondisi saat ini, lanjutnya, nyaris sama dengan saat dimana masa pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia. Dimana segala aktifitas masyarakat semuanya dibatasi. Mulai akses jalan, perkantoran, industri, hingga lembaga pendidikan.
“Masyarakat mau tidak mau harus berhadapan langsung dengan dunia digital. Mulai dari kerja daring, belajar daring, hingga jual beli berbasis daring. Kondisi seperti itu seakan memaksa masyarakat untuk segera transisi ke system digitalisasi. Bukan tidak mungkin, sebelum adanya Covid-19, system layanan yang ada di pemerintahan juga sudah ditransmisikan dari manual ke layanan online. Sehingga tidak cukup mengagetkan bagi warga. Hanya saja, pada saat PPKM secara tidak langsung kita diminta untuk mulai membiasakan diri menggunakan system digital,” ungkapnya, Senin (12/7/2021).
Baca juga :
Mantan Camat Nusa Penida Ngotot Tak Perintahkan Setoran PKB, Pertemuan dengan Perbekel Hanya Bahas Sinkronisasi Program
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Anjungan Cerdas Dipersiapkan Jadi Tempat Isolasi
Santoso menerangkan, seiring perkembangan waktu, pembatasan tatap muka cukup efektif menurunkan angka Covid-19 khususnya di Provinsi Bali. Dirinya juga mengungkapkan bahwa penerapan PPKM darurat saat ini tidak terlu berdampak signifikan pada UMKM. Sebab, pengalaman beberapa bulan yang lalu menjadikan masyarakat terbiasa atau terlatih dengan system daring. Adanya pandemi ini, membuat ribuan pelapak yang sudah bekerjasama dengan layanan online. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, hingga makanan.
Bisnis digital tersebut seakan tidak akan ada matinya. Selain karena kondisi pandemi Covid-19, bisnis digital tersebut juga lebih memudahkan masyarakat. Pedagang cukup menyiapkan barang yang hendak dijual, kemudian dikemas dengan kemasan yang menarik, lalu diantar melalui jasa daring.
“Merebaknya Covid-19, sebagian besar UMKM sudah beralih ke system digital. Selain memudahkan masyarakat, penjual dan pembeli tak perlu takut terkena virus Covid-19 dikarenakan tidak adanya tatap muka. Mereka sudah bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Bahkan digitalisasi ini menjadi sarana bisnis baru,” terangnya.
Bahkan, saat diberlakukannya PPKM darurat ini, dia memprediksi bakal ada lonjakan tajam terhadap belanja online. Mengingat, instansi atau perkantoran sudah menerapkan WFH bagi karyawannya.
“Bukan tidak mungkin, ada lonjakan belanja online. Karena saat bekerja di rumah biasanya mereka juga butuh yang namanya cemilan atau makanan ringan. Dan itu bisa dipesan melalui online,” imbuhnya.
Meski demikian, PPKM darurat juga berdampak pada pelaku usaha kecil seperti warung kopi, sembako, angkringan, resto, maupun cafe.
“Padahal, untuk cafe dan warkop waktu yang ramai pengunjung biasanya malam hari. Namun karena ada pembatasan jam malam, mereka harus tutup. Tak bisa dipungkiri bila hal itu tentunya sedikit berdampak pada pemasukan pelaku usaha tersebut. Meski demikian mencegah lebih penting dari pada harus mengobati Covid-19,” pungkasnya. (dha)
Save as PDF