Koster Minta Kader PDIP Yang Ingin Maju Pilkada Serentak 2025 Untuk Mulai Persiapan

DENPASAR-fajarbali.com | PDIP Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang berlangsung di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur, Minggu (20/06/2021).


Tema yang diangkat dalam Rakerda yakni “Desa Kuat, Indonesia maju dan berdaulat” dengan sub tema “Desa Taman sari kemajuan nusantara, memantapkan implementasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pola Pembangunan Semesta Berencana. 

Acara Rakerda sendiri dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Made Urip, Wakil Sekretaris Jendral (Sekjen) Bidang Pemerintahan sekaligus Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Arif Wibisono, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Walikota dari PDIP, Anggota DPR RI asal Bali dari PDIP, Fraksi PDIP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua DPC PDIP, dan kader PDIP se-Bali. 

Baca Juga :
Bupati Tamba Perkenalkan Tiga Kandidat Sekda
Abrasi Pantai Tegal Besar Semakin Parah, Penanganan Terkendala Anggaran

Meski demikian, peserta yang mengikuti Rakerda dibagi menjadi dua. Pertama hadir langsung di Rakerda, kedua peserta mengikuti melalui Zoom. Khusus untuk peserta yang hadir diarena Rakerda, PDIP Bali melakukan Rapid Tes sebelum memasuki acara. Diketahui, Rakerda membahas dua hal pokok yakni evaluasi hasil Pilkada dan program-program DPC maupun DPD.

Wakil Sekjen DPP PDIP Arif Wibisono menjelaskan bahwa Rakerda merupakan kewajiban setiap partai yang tertuang dalam AD/RT partai. “Dengan berbagai norma yang dirumuskan menjadi dasar kegiatan ini tentu dimaksudkan sebagai upaya strategis partai untuk memastikan bahwa partai kedepan tetap pada track yang semestinya dan seharusnya,” katanya saat memberikan sambutan pada acara Rakerda PDIP Bali. 

Menurutnya, sesuai dengan ketatapan Kongres PDIP yang telah digelar serta perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemenangan beruntun ketiga kali harus diraih pada Pemilu 2024 mendatang.

“Tahun 2024, diwajibkan kita secara moral dan politik untuk menang hattrick secara nasional, secara khusus di Bali harus menang,” ujarnya.

Rakercab dan Rakerda memiliki esensi yang sama. Yaitu sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi, evaluasi, terhadap segala hal berkaitan dengan kepartaian. Maka dari itu, hasil dari Rakerda dan Rakercab tersebut akan dikeluarkan berupa rekomendasi.

“Rekomendasinya itu berbasis situasi dan kondisi serta dinamika masing-masing wilayah. Nanti akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas), apa yang menjadi rekomendasi ditingkat provinsi akan dibicarakan dan diintegrasikan dengan daerah lainnya di Indonesia, kemudian menjadi rekomendasi partai,” tandasnya.

Namun, Arif membantah jika dalam Rakerda dan Rakercab tersebut membahas soal calon yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Kata dia, pihaknya hanya memberikan pemahaman terkait persiapan Pemilu saja.

“Tidak, kita memberikan penjelasan soal Pileg, Pilpres dan lainnya,” terangnya. Mengenai nama yang akan diusung, Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang ini merupakan mutlak wewenang dari Ketua Umum. Pihaknya sebagai kader partai harus bisa menjalankan apa yang menjadi keputusan.

“Oleh karena itu, hal-hal yang prinsip dan pokok yang menjadi urgensi dari perbaikan strategi sebagaimana dari arahan Ketum, ya itu yang akan kita sampaikan untuk bisa dipahami. Kita tidak berbicara orang, kalau orang itu belakangan. Termasuk siapa yang menjadi Caleg, Capres, dan Calon Kepala Daerah,” akunya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster menyatakan, Rakerda dan Rakercab merupakan suatu bentuk rumusan partai disemua jenjang ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Rumusan tersebut akan menjadi dasar dan pedoman partai disemua jenjang kepartaian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” kata Koster.

Gubernur Bali ini meminta kepada kader PDIP di Bali yang ingin mencalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendatang bisa membuat visi misi berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana serta Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurutnya, kedua pedoman pembangunan tersebut merupakan strategi politik untuk melaksanakan ideologi partai di Provinsi Bali dalam kesatuan wilayah.

“Calon Kepala Daerah dari PDIP pada Pilkada serentak 2024 merupakan kewajiban dalam melaksanakan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang diselaraskan dengan kearifan lokal sesuai visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Jadi yang akan pada Pilkada 2024 bersiap-siaplah mulai sekarang dengan visi tersebut,” tutup Koster. (her)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bantu Promosikan Daerah Lewat Perhimpunan Mobil Kuno

Sel Jun 22 , 2021
NEGARA – fajarbali.com | Kabupaten Jembrana terpilih sebagai tuan rumah dalam kegiatan pengukuhan pengurus Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI) yang dihadiri ratusan penggiat mobil kuno dari seluruh Bali hingga se-Indonesia.