JAKARTA-fajarbali.com |Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi
ojol dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan TIDAK AKAN IKUT dalam aksi demonstrasi
hari Selasa besok pada tanggal 20 Mei 2025.
Keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol yang
dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengatakan pihaknya melihat semakin banyak
pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan
bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol.
Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkret,
bukan panggung politik,” kata Andi Kristianto, Ketua Presidium KON.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ojol di seluruh Indonesia masih
akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya
tunggangan politik begini,” tambah Andi.
Menurut Andi, jika bicara kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan
adalah komunitas ojol itu sendiri bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak punya kaitan
langsung dengan dunia pengemudi.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan
tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,”
tambahnya. “Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol.”
Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja
mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia
menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak
terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang
memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami.
Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya.
KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah
melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang
berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja padahal tidak mewakili realitas driver di
lapangan.
“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas
arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” tegas Andi. “Siapa
yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?!”
KON mengajak semuanya, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil,
untuk rembukan melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses
penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.
