DENPASAR-fajarbali.com | Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali. Para wakil daerah itu diterima Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin (24/11).
Kunker tersebut bertujuan untuk inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, terkait rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk korban narkotika dan obat terlarang.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., mengatakan, kunker ini untuk melaksanakan fungsi konstitusional pengawasan UU Narkotika khususnya rehabilitasi medis dan sosial korban narkoba tersebut.
Menurutnya, temuan di daerah yakni terbatasnya sarana dan prasarana hingga tenaga medis, sehingga perlu koordinasi antar lembaga pemerintah.
Filep Wamafma mengatakan bahwa dipilihnya Bali karena menjadi daerah terbuka, termasuk juga potensi pintu masuk narkotika. Karena, pintu masuk internasional baik melalui bandara maupun pelabuhan, dan tinggi kunjungan mancanegara. Tetapi ia memandang Bali sudah menyiapkan deteksi dini.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa ada kearifan lokal Bali yang bisa dijadikan pelajaran untuk memproteksi masyarakatnya. Terkait kekurangan sarana dan prasarana hingga tenaga kesehatan, pihaknya berkomitmen agar tidak sekadar UU, namun juga implementasi di lapangan.
“Kami akan dorong terus masukan dari Pemerintah Daerah dan juga masyarakat agar UU Narkotika ini bisa berlangsung dengan baik,” tandasnya.
Menurut dia, hasil kunker ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan di awal Desember 2025. Sedangkan beberapa poin penting bakal dirumuskan sebagai keputusan DPD RI.
“Kami harap keputusan DPD RI menjadi landasan pijakan untuk kebijakan penanganan korban narkoba di seluruh Indonesia,” harapnya.
Anggota DPD RI dapil Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra menambahkan, Bali menjadi central point permasalahan narkoba. Mengingat Bali juga merupakan sentral pariwisata internasional.
“Tentunya masukan-masukan dari Bali sangat generalisting dan terasimilasi dengan kebijakan-kebijakan pusat,” katanya.
Terkait permasalahan di Bali, pihaknya menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali.
“Dan yang paling penting adalah komitmen DPD itu membentuk sinergitas dengan Pemerintah Daerah. Jadi jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul dan menjadi aspirasi daerah, itu kami perjuangkan,” jelasnya.
Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menyampaikan, penyalahgunaan narkoba adalah isu sosial yang serius. Dampak pun tidak hanya kesehatan fisik dan mental, tapi juga mengancam generasi penerus bangsa.
Menurutnya, penanganan penyalahgunaan narkoba melibatkan multisektor. Untuk di Bali, lanjut dia, pencegahan dilakukan dengan menyampaikan informasi, edukasi, komunikasi, keluarga, agama, serta pengawasan orangtua terhadap anaknya.
Selain itu, juga dilakukan edukasi bahaya narkoba di sekolah, kemudian mendorong aktivitas seni dan juga olahraga. “Jadi kampanye anti narkoba melibatkan semua pihak,” imbuhnya.
Giri Prasta juga menyebut bahwa di Bali untuk rehabilitasi medis korban narkoba terdapat di 90 Puskesmas dan 9 klinik (termasuk juga klinik yang dimiliki BNNK). Tantangannya, masih terbatasnya tenaga medis yang memiliki keahlian khusus narkoba, psikolog, dokter dan juga perawat.
Komite III DPD RI melanjutkan kunjungan ke Rumah Sakit (RS) Internasional Bali dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan Kesehatan bertaraf internasional di rumah sakit yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur tersebut.
Ketua Komite III DPD RI, berharap dengan adanya fasilitas kesehatan berstandar global seperti RS Internasional Bali dapat menjadi momen penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.
Ia melanjutkan, alasan utama dari kunjungan Komite III ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan kelas dunia yang dikembangkan di RS Internasional Bali telah sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, profesional, dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan dalam rangka menggali bagaimana rumah sakit internasional dapat berkontribusi terhadap kesiapan Indonesia khususnya Bali dalam menghadapi tantangan kesehatan di era global.
Termasuk kesiapan menghadapi potensi darurat medis berskala besar, penanganan penyakit kompleks, serta penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pariwisata kesehatan.
Dengan posisi Bali sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia, ia berharap keberadaan Rumah Sakit Internasional Bali dapat menjalankan fungsi strategis guna memberikan rasa aman dan perlindungan kesehatan bagi wisatawan internasional dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, H. Jelita Donal, Lc menyatakan kekaguman dan rasa bangga bahwa Bali telah memiliki rumah sakit berstandar internasional yang akan memberikan kenyamanan dan fasilitas paripurna bagi seluruh masyarakat termasuk wisatawan lokal dan internasional.
Kemudian Wakil Ketua Komite III DPD RI Dr. Hj. Erni Daryanti, M,BIOMED menambahkan bahwa kehadiran RS Internasional Bali membuktikan bahwa daerah mampu membangun rumah sakit berskala global dengan kualitas internasional yang akan mendatangkan manfaat bagi daerah dari segi peningkatan kesehatan dan peningkatan PAD di Bali.
Untuk itu Komite III ingin memastikan bahwa inovasi dan fasilitas tersebut benar-benar terimplementasi secara optimal, sejalan dengan regulasi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Bali.
Kunjungan Komite III diterima oleh Direktur Utama RS Internasional Bali dr. Dewi F. Fitriana, MPH, Direktur RS dr. Sheira Aurani, MPH, FISQua, Division Head Partnership (KEK Sanur) Satrio Putro Wihanto dan Kepala Administrator KEK Sanur dan Kura Kura Bali dr. Ida Bagus Anom Suryadiputra, M.H.
