Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV I Made Sumerta dengan didampingi para anggotanya membahas rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) khusus guru. Hadir pula Plt Kadisdikpora Badung I Made Mandi dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ni Luh Suryaniti beserta jajarannya.
Pada rapat tersebut, Sumerta menanyakan, persiapan dan kelanjutan rencana PTM di Badung. Pihaknya juga menerima banyak keluhan bahwa sampai saat ini TPP guru belum cair. Pihaknya pun berharap pemerintah dalam hal ini Disdikpora dan BPKAD maksimal dalam memberikan perhatian terhadap tenaga kependidikan.
“Soal TPP juga. Saat ini sudah sejauh mana realisasinya,” imbuh politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu, Kuta Selatan ini.
Baca Juga :
Stok SAR di Klungkung Kosong, Kasus Gigitan Anjing Masih Tinggi
Vaksinasi Massal di Klungkung Jalan Terus, Tak Terdampak Penarikkan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547
Menanggapi hal itu, Plt Kadisdikpora Made Mandi menyatakan bahwa hampir 80 sampai 90 persen sekolah di Badung sejatinya sudah siap melaksanakan PTM. Akan tetapi, karena sejumlah pertimbangan PTM belum dilaksanakan sampai Mei ini. Salah satunya adalah proses vaksinasi terhadap guru masih berlangsung. Setelah vaksinasi tuntas menyasar guru, baru pihaknya memastikan PTM bisa dilaksanakan.
“Sekolah sebenarnya sudah siap, terutama untuk sarana dan prasarana penunjang prokes. Cuma proses vaksinasi untuk guru masih berlangsung, jadi belum bisa dilaksanakan. Pertengahan Juni sudah rampung. Jadi, kami pastikan Juli atau mulai Tahun Ajaran Baru nanti PTM sudah dilaksanakan,” kata Mandi.
Selanjutnya mengenai TPP guru, Sekretaris Disdikpora Badung ini mengaku bersyukur karena ditengah situasi keuangan Pemkab Badung saat ini TPP untuk ASN guru sudah ada yang cair.
“Sudah dicairkan dan TPP sudah kami terima. Dan terkait TPP ini juga kami sudah dipanggil Pak Sekda dan Wakil Bupati,” katanya.
Mengenai permasalahan TPP ini, pihaknya pun mengaku terus mengajak para guru di Badung agar memaklumi kondisi keuangan pemerintah ditengah Pandemi ini.
“Kan sesuai kemampuan keuangan juga. Jadi, (soal TPP) kami sudah informasikan kepada teman-teman guru dan PGRI,” imbuhnya.
Sementara Plt Kepala BPKAD Ni Luh Suryaniti menegaskan TPP ASN guru sebagian sudah cair. Yakni, untuk bulan Januari, Februari dan Maret. Khusus untuk April dan Mei diakui saat ini masih berproses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“TPP untuk guru sudah dicairkan, yaitu bulan Januari, Februari dan Maret. Untuk April dan Mei memang belum, karena masih disesuaikan dengan keuangan daerah,” kata Suryaniti.
Suryaniti yang Kepala Inspektorat Badung ini lebih lanjut menegaskan bahwa sesuai ketentuan pemberian TPP tidak wajib. Pasalnya, insentif ini bersumber dari keuangan daerah.
“Pemberian TPP tergantung kemampuan daerah. Beda dengan gaji dan tunjangan lain yang memang langsung dari pusat,” pungkasnya. (put)
