Komisi III DPRD Bangli Ingatkan OPD Penghasil Tak Pasang Target Diawang-awang

(Last Updated On: 13/08/2020)

BANGLI – fajarbali.com | Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Made Natis mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil tidak memasang target yang terlalu diawang-awang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli tahun 2021. Karena, bila asumsi tidak terpenuhi maka akan berdampak pada program yang telah tersusun dalam APBD nanti.

Hal tersebut disampaikan Natis saat memimpin Rapat Kerja antara Komisi III dengan OPD Pengasil, seperti BKPAD, Disparbud, Disperindag, RSUD, Dinkes, dan Dishub Bangli, Kamis(13/8) di Gedung Dewan. “Dalam penyusunan APBD yang dibuat untuk Tahun 2021 targetnya agar betul-betul realistis. Jangan terlalu diawang-awang nanti tidak tercapai akhirnya kita terjebak,” ungkapnya.

Lanjut Natis, dalam pemasangan target perlu pertimbangan berbagai aspek. “Jika punya parameter yang jelas kenapa dalam kondisi seperti sekarang ini bisa naik tentu tidak ada persoalan”tandasnya. Selain itu, menanggapi adanya keluhan pungutan dijalan menuju obyek wisata Kintamani,  sebenarnya persoalan tersebut berawal dari saat dipungut di pos retribusi. “Saat itu, ada pengunjung mengaku  akan berkunjung ke rumah saudaranya. Setelah dicek justru turun disebuah resto di Kintamani. Nah disitulah dipungut retribusi, itulah faktanya,” beber Natis saat memimpin Raker didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles.

Sementara Kabid Destinasi Pengembangan dan Kebudayaan I Ketut Wakil dalam paparannya menyampaikan Disparbud memasang target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 28 milyar dari lima DTW diantaranya Kintamani Rp 25 milyar, Penglipuran Rp 2,5 milyar, Pura Kehen Rp 779 juta,Penulisan 45 juta dan  Terunyan Rp 40 juta sehingga total mencapai Rp 28 milyar.

Menanggapi uraian tersebut anggota Komisi III, Made Sudiasa mengaku tidak sependapat. Pasalnya dalam kondisi Covid-19 ini jangan berasumsi terlalu tinggi. Kata dia, walaupun tahun 2019 tercapai target Rp 31 milyar dan tahun 2020 Rp 41 milyar, namun karena adanya covid- 19 dipastikan anjlok. Untuk itu, dalam penyusunan anggaran tahun 2021  ini diharapkan agar  mengacu pada kondisi sekarang. Dalam hal ini, Disparbud berani menargetkan sebesar Rp 28 milyar “Kami bangga kalau bisa menargetkan lebih. Kami dorong sebenarnya itu. Tapi kami juga takut ada program yang disusun berdasarkan hasil PAD lalu tidak mencapai target. Ini menjadi pertanyaan besar lagi dimasyarakat seperti contoh banyak program tidak terealisassi lantaran tidak tercapai target”ujarnya.

Dikatakan Sudiasa, untuk kedepannya APBD ini dibuat berdasarkan asumsi perhitungan secara baik. “Coba bandingkan tahun 2019 target tercapai Rp 31 milyar sedangkan dalam kondisi covid 19 seperti sekarang ini untuk tahun 2021 targetkan Rp 28 milyar. Rasanya tidak masuk akal, karena tahun 2021 sangat tidak nyaman untuk pariwisata. Kondisi ini mirip dengan tahun 2020, kalau mau dipertahankan target ini harus dipertanggung jawabkan”pintanya.

Sudiasa juga memberikan catatan dalam mengejar target tahun 2020, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, adanya keluhan dari masyarakat Bali terkait soal pungutan di Kintamani saat mulai diberlakukannya persiapan new normal yang sempat ramai dimedsos. Padahal, lanjut Sudiasa, pemerintah pusat menyerukan agar obyek wisata dalam kondisi ini pungutan  retribusi agar ditunda dulu. (arw)

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kasus Sembuh Terus Bertambah, Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Mulai Menurun

Kam Agu 13 , 2020
Dibaca: 5 (Last Updated On: 13/08/2020)DENPASAR – fajarbali.com | Penambahan kasus sembuh Covid-19  terus terjadi setiap hari. Angka kesembuhan yang terus bertambah ini pun juga diikuti dengan menurunya angka kasus positif harian. Per hari Kamis (13/8/2020) tercatat penambahan kasus sembuh sebanyak 13 orang, sedangkan kasus positif tercatat bertambah sebanyak 6 […]

Berita Lainnya