BULELENG-fajarbali.com | Terjadinya ketegangan di Timur Tengah yakni Negara Iran vs Israel dan Amerika Serikat tentunya mempunyai dampak untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Lokasi tersebut.
Bahkan dengan adanya para PMI asal Buleleng itu membawa kekawatiran terhadap keselamatan serta kenyamanan para pekerja asal Buleleng yang berada di daerah Timur Tengah.
Adanya hal itu, pemerintah daerah bakal melakukan pendataan terhadap para PMI yang ada di daerah konflik namun hal itu masih menunggu arahan pemerintan pusat terkait Tindakan yang akan dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng, Putu Arimbawa saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026) pagi. Dimana menurut Arimbawa dalam melakukan penanganan terhadap para PMI yang ada di daerah Timur Tengah itu harus dibawah koordinasi pemerintah pusat yakni Kemenntrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
“Masalah penangan PMI yang ada di sana tentunya kami harus melakukan koordinasi terlebih dulu kepada pemerintah pusat. Karena kewenangan tersebut berada dibawah KP2MI,”tegas Arimbawa.
Bahkan pihaknya menuturkan dimana dalam penanganan terhadap para PMI yang ada di daerah konflik pemerintah daerah belum menerima intruksi atau langkah yang harus dilakukan. Dimana dirinya mengakui masih menunggu intruksi teknis sehingga tidak salah langkah.
“Kalau masalah Tindakan kami masih menunggu intruksi teknis dari BP3MI Provinsi Bali. Termasuk situasi PMI yang ada di Lokasi kami juga masih menunggu updata dari BP3MI Provinsi Bali,”lanjutnya.
Menurut Arimbawa, hingga kini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara juga belum mengeluarkan kebijakan evakuasi terhadap WNI. Namun situasi keamanan di sejumlah wilayah disebut mengalami pembatasan aktivitas.
“Informasi terakhir dari kedutaan, belum ada perintah evakuasi. Namun memang di daerah tertentu ada pembatasan pergerakan karena situasi keamanan,” jelasnya.
Bahkan dirinya merinci para PMI asal Kabupaten Buleleng yang kini masih bekerja di daerah timur Tengah berdasarkan data di tahun 2024 seperti Turki yang paling banyak sebanyak 666 orang, kemudian disusul Uni Emirat Arab (UEA) 46 orang, Yordania 18 orang, Oman 15 orang, Qatar 14 orang, Bahrain empat orang, Arab Saudi tiga orang, dan Mesir tiga orang.
“Kalau kita berbicara data terhadap para PMI yang sedang bekerja di beberapa negara yang ada di timur tengah sebanyak 769 orang PMI namun untuk data riil yang ada dilapangan diperkirakan melebihi data yang tercatat karena banyak PMI yang bekerja keluar negeri banyak yang illegal atau tanpa melalui jalur prosudural,”tegasnya.
Dikonfirmasi apakah selama ini sudah ada informasi dari pihak keluarga? Arimbawa mengaku hingga kini setelah konflik di Timur Tangah pecah pihaknya belum menerima informasi dari pihak keluarga PMI.
“Kalau masalah informasi dari pihak keluarga kami belum menerima informasi itu. Sedangkan untuk membuka pos pengaduan dari pihak keluarga PMI kami juga membuka pos dimana sifatnya kami masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat,”ucapnya.
Dengan adany konflik tersebut, Arimbawa menghimbau kepada para keluarga korban agar tetap tenang dan sabar serta berdoa.
“Ya kami sangat mengharapkan ketenangan atau jangan panik kepada para keluarga. Mari kita berdoa dan tetap tenang,”tutupnya. @gus
