DENPASAR-fajarbali.com | Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar, melakukan audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, dalam rangka memperkuat koordinasi pusat dan daerah di bidang pengawasan obat dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM.
Pertemuan dengan Gubernur Bali dan jajarannya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr.dr I Nyoman Gede Anom, dan Kelompok Ahli, Prof Gelgel Wirasuta serta Trisno Nugroho berlangsung hangat dan produktif membahas beberapa agenda strategis, di antaranya:
Bahasan pertama tentang Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengawasan Obat dan Makanan.
Kepala BPOM RI menyampaikan dukungan terhadap optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Melalui DAK ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengawasan keamanan produk obat dan makanan.
“DAK nonfisik pengawasan obat dan makanan merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.
Gubernur Bali menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen Pemprov Bali untuk mendukung implementasinya secara optimal di seluruh kabupaten/kota.
Bahasan kedua yaitu dukungan terhadap Percepatan Pengembangan UMKM BaliD. alam kesempatan itu, BPOM RI juga menegaskan komitmen untuk mendukung percepatan perkembangan UMKM di Bali, terutama pada komoditi bahan alam atau herbal dan wellness tourism.
Pendampingan dan pembinaan keamanan produk dilakukan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas, daya saing, serta membuka peluang ekspor.
“UMKM bukan hanya pilar ekonomi, tetapi juga mitra penting dalam menghadirkan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat serta berdaya saing tinggi, terutama potensi Obat Bahan Alam yang tinggi sekitar 18.000 jenis yg punya potensi besar untuk dikembangkan ungkap Taruna Ikrar.
Ditambahkan juga oleh Gelgel Wirasuta, anggota Kelompok Ahli yang menyampaikan bahwa Bali punya bahan alam spesifik lokal yang berbeda dengan daerah manapun dan juga terkait budaya dan tradisi pengobatan yang dapat dikembangkan dan disupport melalui kebijakan di Indonesia, sehingga peran BPOM akan sangat besar didalamnya.
Sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional, BPOM dan Pemprov Bali juga menyepakati kerja sama dalam pengawasan pangan untuk program “Makan Bergizi Gratis” di Dapur dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat yang terorganisir dalam Tim Satgas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. "
Selama ini BPOM dan Dinas Kesehatan Provinsi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG aman, bergizi, dan sesuai standar.
Gubernur Bali menambahkan bahwa Pemprov akan bersinergi dengan seluruh kabupaten/kota untuk memastikan implementasi program berjalan baik dan tepat sasaran.
Taruna juga menyampaikan keberadaan UPT Balai Besar POM di Denpasar dan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Kedua UPT BPOM ini sangat penting peranannya di wilayah Bali, dan senantiasa siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung program daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat terkait pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
Pertemuan di Jaya Sabha tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara BPOM RI dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, serta didukung oleh ekosistem pangan dan herbal yang aman, bermutu dan berdaya saing.
"Sinergi ini bukan hanya tentang pengawasan, tetapi tentang membangun masa depan kesehatan dan ekonomi masyarakat Bali yang lebih baik," kata Taruna.
