SEMARAPURA-fajarbali.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung mencium adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pada perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2019 lalu. Yang mana ditemukan indikasi penganggaran ganda untuk pagelaran festival PKB yang pesertanya merupakan duta Kabupaten Klungkung, khususnya dari Kecamatan Nusa Penida.
Pada PKB tahun 2019 lalu, Kabupaten Klungkung tercatat mengikuti sejumlah agenda. Mulai dari festival pembukaan PKB, parade gong kebyar dan pentas janger. Duta dari Kabupaten Klungkung ini terdiri atas perwakilan dari semua kecamatan. Yakni Kecamatan Klungkung, Dawan, Banjarangkan, dan juga Nusa Penida.
Sedangkan untuk aggaran masing-masing kegiatan tersebut, sudah dialokasikan melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Meliputi anggaran untuk festival sebesar Rp225 juta, parade gong kebyar Rp350 juta, dan pentas Janger sebesar Rp 15 juta.
Baca Juga :
KMP Yunicee Tenggelam, Tujuh Korban Meninggal
Bangli Terima Kouta Rekrutmen PPPK dan CPNS Sebanyak 997 Orang
Nah, yang menjadi atensi Kejari Klungkung adalah keganjilan di Kecamatan Nusa Penida. Yang mana ketika itu, pihak kecamatan disebutkan kembali melakukan pengumpulan dana. Yakni masing-masing desa menyerahkan dana sebesar Rp10 juta sehingga terkumpullah anggaran sebesar Rp90 juta.
Dari temuan itulah, akhirnya mencuat dugaan adanya penganggaran ganda dalam PKB 2019 lalu. Apalagi pemanfaatkan dana tersebut juga dikatakan tidak jelas. Demikian juga dengan pertanggung jawabannya.
“Untuk hal tehnis belum bisa kami jelaskan agar tidak mengganggu penyelidikan,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intel Erfandi Kurnia Rachman didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Bintarno beserta Kasubsi Penyidikan Leonardo da Silva.
Menindaklanjuti temuan tersebut, saat ini Kejari Klungkung sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Selain itu, Kejari juga sudah memohon ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilakukan audit investigasi.
“Dari hasil audit investigasi, barulah nantinya kami telaah. Apakah ada atau tidak perbuatan melawan hukum dan kerugian negara,” jelasnya seraya mengatakan Kejari sudah meminta konfirmasi dari pihak Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, pihak kepala desa termasuk pihak Kecamatan Nusa Penida.
Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedhana tak menampik jika saat ini Kejari memang sedang mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran pada PKB 2019 lalu. Hanya saja, karena ketika itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis), maka saat Kejaksaan mengkonfirmasi persoalan tersebut, langsung diarahkan ke Kabid Kesenian di Dinas Kebudayaan.
“Kejaksaan cuma konfirmasi saja bagaimana sumber pendanaanya. Ada dasarnya atau tidak jika dari kecamatan cari dana lagi. Tapi itu kan bukan kewenangan kita. Saya juga kebetulan belum menjabat waktu itu. Jadi langsung ke Kabid Kesenian. Yang bersangkutan sudah dipanggil dan dimintai keterangan,” paparnya.
Lebih lanjut disampaikan, sebenarnya Dinas Kebudayaan tidak memiliki kaitan dengan pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak kecamatan ketika itu. Mengingat Dinas Kebudayaan sudah melakukan penganggaran untuk PKB secara khusus. Di samping itu, Dinas Kebudayaan juga tidak pernah menganjurkan, memberi izin, dan bahkan tidak tahu-menahu prihal pengumpulan dana tersebut.
“Saya tidak tahu apa kebijakan di sana (di Nusa Penida). Kita juga tidak menganjurkan dan memberikan izin. Tidak tahu juga mereka kumpulkan dana. Saya tahu masalah ini karena kebetulan Kejaksaan konfirmasi ke saya. Tapi kan saya belum menjabat waktu itu,” imbuhnya. (dia)
Save as PDF