DENPASAR-fajarbali.com | Gubernur Bali Wayan Koster sangat getol mendukung pasangan suami istri di Bali memiliki empat anak, sehingga nama depan "Nyoman/Komang dan Ketut" tetap lestari.
Tujuan utamanya adalah menjaga ras orang Bali, karena hanya orang Bali yang akan melanjutkan kelangsungan kebudayaan Bali di masa mendatang.
Gubernur khawatir, manusia Bali yang notabene pendukung utama kebudayaan Bali akan terus berkurang, maka program "KB ala Bali" menjadi program prioritas untuk dilaksanakan.
Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali I Gede Sugiartha, mengakui bahwa kekhawatiran tersebut dinilai logis dan masuk akal, karena saat ini pertumbuhan penduduk Bali yang tumbuh 1,01 persen ternyata bukan disebabkan orang Bali melainkan faktor penduduk pendatang.
Jika orang Bali semakin berkurang, lantas siapa yang akan melanjutkan kebudayaan Bali di masa mendatang dan selama ini kebudayaan Bali sangat diminati orang lain tentu berkat orang Bali sendiri.
“Siapa yang mau melaksanakan budaya Bali, kan hanya orang Bali yang paham dengan Bali, kalau pendatang kan punya caranya sendiri budayanya sendiri, walaupun tinggal di Bali tapi dia tidak berkebudayaan Bali," jelas Arya di sela rapat kordinasi pemerintah daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di Kantor Disbud Bali, Kamis (20/3).
"Maka dalam rangka meningkatkan jumlah orang Bali, hal tersebut harus dilindungi oleh orang Bali sendiri. Kita melindungi ras unggul ini, yang menyebabkan Bali dikenal dan diminati kan karena kebudayaanya tinggi, siapa yang menyebabkan itu, kan orang Bali, kita harus melindungi ras unggul orang Bali, jadi alasanya logis sekali dan tidak diskriminatif,” imbuh mantan Rektor ISI Bali ini.
Kata dia, kekhawatirkan pendukung kebudayaan Bali berkurang dan sudah berkurang. Jadi dengan adanya program anak ketiga dan keempat yang dicetuskan bapak gubernur Bali dan akan mendapat insentif, hal tersebut tujuanya sangat jelas.
Dalam upaya menambah jumlah orang Bali maka secara tidak langsung mendukung kelangsungan kebudayaan Bali di masa mendatang.
Dikatakan, pihaknya diberi mandat oleh Gubernur Bali untuk merancang program ini, tentunya tidak sendirian. “Karena program ini harus menunggu rumusan yang ditetapkan, apakah melalui perda atau pergub, tentu tidak bisa diselesaikan oleh Disbud saja, melainkan lintas sectoral mulai Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Capil dan Dinas PMA. Ini masih perumusan, termasuk biro hukum bagaimana regulasinya,” ungkap dia.
Kadisbud juga menegaskan aturan dalam program ini bisa dilaksanakan baik perda atau pergub, kalau paling cepat pergub tetapi cantolanya harus jelas, selain itu Pak Gubernur juga akan membentuk tim khusus untuk membahas soal ini.
Untuk diketahui, Disbud Provinisi Bali melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintahan daerah, membahas berbagai program prioritas gubernur agar segera bisa disikapi.
“Kebetulan di kebudayaan banyak ada program prioritas. Kita melakukan sinkronisai antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Hari ini kita memangil dinas kabupatan kota untuk bersinergi, bersama-sama untuk mengesekusi membuat kegiatan sesuai dengan program yang dirancang oleh pak gubernur,” tutup Arya.
