NEGARA – fajarbali.com | Kabupaten Jembrana sebagai salah satu pintu masuk Bali, dipandang memiliki kerawanan lebih terhadap peredaran narkoba, sehingga dianggap mendesak akan kebutuhan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Jembrana.
Keberadaan kantor tersebut nanti diharapkan mampu mengoptimalkan pencegahan narkoba serta memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap peredaran barang terlarang tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua tim Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP), Elly Sri Purwa Astuti saat melaksanakan audiensi dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, di ruang utama Pemkab Jembrana, Kamis (1/4/2021).
Dihadapan Bupati Tamba dan Wabup Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, Kepala Bagian Umum BNNP Bali, Elly Sri Purwa yang juga didampingi Kabid Pemberantasan BNNP Bali, Agus Arya mengatakan Jembrana yang berada di pintu masuk pelabuhan di ujung barat Bali memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi.
“Bali sebagai daerah wisata dan kabupaten Jembrana sendiri posisinya berada dipintu masuk melalui pelabuhan penyebrangan dari pulau Jawa tentu mempunyai tingkat resiko tinggi bagi Bali bahkan menjadi ujung tombak pengawasan,”ujar Elly Sri Purwa Astuti.
Sebagai daerah ujung tombak pengawasan, Kabupaten Jembrana sangat layak untuk memiliki gedung BNNK kabupaten.
”Berbagai faktor pendukung layak atau tidaknya dibangun kantor BNNK di Jembrana, di masa peralihan ini tentu semuanya tergantung dari komitmen pimpinan daerah dalam hal ini bapak Bupati Jembrana terutama sarana dan prasarananya dan untuk selanjutnya dibangun melalui anggaran dari BNN RI,” ungkapnya.
Sementara Bupati I Nengah Tamba mengatakan rencana untuk membangun gedung BNNK di Kabupaten Jembrana mendapat apresiasi positif.
”Kami sangat mendukung jika di kabupaten Jembrana akan dibangun kantor BNNK. Kami yakin, jika kantor BNNK ada di Jembrana tentu akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran narkoba tentu akan jauh lebih efektif. Untuk itu kami harapkan BNNP Propinsi Bali silahkan koordinasi lebih intens dan teknis kepada Dinas Kesbanpol,” pungkasnya. (prm)
Save as PDF