DENPASAR-fajarbali.com | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memiliki amanah besar untuk menjalankan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebagai prioritas nasional.
Namun tantangan bonus demografi, angka kelahiran, remaja, stunting, dan penguatan kualitas keluarga perlu mendapat perhatian lebih agar tantangan tersebut dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya.
Hal itu dikemukakan Prof. Budi Setyono, Sekretaris Menteri Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN pada pembukaan Rakortek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dilaksanakan di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Mengutip data yang ada di Kemendukbangga/BKKBN dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), Budi mengatakan selain dihadapkan pada bonus demografi, komposisi penduduk Indonesia juga akan menghadapi fenomena 'aging population'.
"Sehingga kita perlu meluncurkan program yang 'concern' kepada para lansia,” ujarnya.
Aging population atau penuaan penduduk adalah kondisi di mana proporsi penduduk lansia di suatu wilayah meningkat secara signifikan.
Ini disebabkan oleh peningkatan harapan hidup atau penurunan tingkat fertilitas. Fenomena ini berpotensi berdampak pada ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.
Budi mengatakan bahwa Kemendukbangga/BKKBN memiliki 5 'quick wins' sebagai program prioritas di 2025. Yakni, Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) atau daycare, GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), aplikasi keluarga berbasi AI, dan Sidaya (Lansia Berdaya) yang digagas untuk mengatasi aging population yang segera akan Indonesia hadapi.
Menurut Budi, 5 quick wins tersebut perlu di-'emphasize' ke dalam program Bangga Kencana agar jajaran Kemendukbangga/BKKBN bisa mengatasi persoalan tersebut demi mewujudkan seluruh program dan strategi yang dirancang.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas) di Indonesia sebesar 11,75% atau sekitar 32 juta orang pada 2023. Angka tersebut naik 1,27% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,48%.
Melihat data yang ada, diprediksi jumlah lansia akan mencapai persentase 20-25% dari total penduduk Indonesia di tahun 2050.
Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2023 yang dirilis BPS juga menyebutkan, 49,56% lansia sudah menggunakan gawai. Namun, hanya seperlimanya yang dapat mengakses dan menggunakan internet.
Di era digital dewasa ini, tantangan yang dihadapi lansia adalah beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga mereka rentan 'techno stress'. Minimnya literasi digital membuat mereka menjadi target empuk para pelaku kejahatan.
.Budi menegaskan bahwa dukungan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien merupakan hal krusial.
“Ketersediaan barang dan jasa yang tepat waktu, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan program adalah fondasi yang tidak tergantikan untuk keberhasilan setiap inisiatif kita, mulai dari penyediaan alat kontrasepsi, sarana dan prasana pelayanan posyandu, pengembangan aplikasi berbasis AI hingga dukungan kegiatan pemberdayan lansia”.
Rakortek ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
“Sebagai pimpinan Kemendukbangga/BKKBN, saya tekankan pentingnya pemahaman yang mendalam bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan (PP) terkait regulasi tersebut," katanya.
Masih menurut Budi, dengan perubahan Perpres tersebut peran KPA tidak lagi sebatas administratif, melainkan menuntut pemahaman komprehensif mengenai proses barang dan jasa. Kompetensi PPK dan PP juga penting terutama kewajiban penggunaan 40% produk dalam negeri, implementasi produk elektronik melalui transaksional elektronik, perlu ada penguatan seluruh yang terlibat.
Forum Rakortek ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman regulasi, meningkatkan kompetensi pengelola UAKPBJ, dan membangun komitmen bersama dalam pengadaan yang berintegrasi serta mendukung pembangunan keluarga yang berkelanjutan. (rl)
