Denpasar-fajarbali.com | Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Bali, Sudadi Murtadho mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang telah berjalan selama 13 hari sejak dimulainya pada 3 Juli lalu, dinilai tidak mempengaruhi harga pangan di Bali yang sampai saat ini terpantau masih stabil.
“PPKM darurat tidak berdampak secara langsung terhadap harga kebutuhan pokok di Bali. Hal ini karena stok yang dimiliki pedagang lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Karena stoknya masih banyak saat PPKM darurat, terus daya beli masyarakat menurun jadi harga kebutuhan pokok masih tergolong stabil,” ungkapnya, Kamis (15/7/2021).
Menurutnya, selama stok kebutuhan pokok terjaga, harga akan tetap stabil di pasaran. Selain itu juga diperlukan kelancaran distribusi meskipun tengah diberlakulan PPKM darurat Jawa-Bali dari 3 hingga 20 Juli 2021. “Kalau dilihat, daya beli masyarakat selama PPKM darurat memang mengalami penurunan 20 hingga 30 persen dibandingkan sebelum kebijakan ini diterapkan. Sebelumnya, pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan transaksi di pasar tradisional anjlok hingga 50 persen,” ungkapnya.
Baca Juga :
Ratusan Siswa SMP Dwijendra Denpasar Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap I
Waspada Covid-19 Varian Delta Terdeteksi di Bali, Perketat Prokes
Penurunan daya beli ini, sambungnya, disebabkan karena sebagian besar masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata. Sementara industri tersebut sebagai salah satu yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. “Walau harga stabil, tapi pedagang mengeluhkan sepinya pembeli Akibat terdampak Covid-19 dan imbas penerapan PPKM darurat,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ikappi Bali, jumlah pedagang pasar tradisional di Bali sekitar 6.000 orang atau meningkat 16 persen pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Faktor utama meningkatnya jumlah pedagang pasar karena sejumlah pekerja di sektor pariwisata beralih profesi akibat pandemi Covid-19.
“Kami harapkan di tengah pandemi pedagang pasar lebih diperhatikan, baik dari sisi pemberian bantuan sosial maupun untuk dipermudah dalam mendapatkan vaksin Covid-19,” pungkasnya. (dha)
Save as PDF