SINGARAJA – fajarbali.com | Dalam menanggulangi pandemic Covid 19 yang terjadi dimana pemerintah daerah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menyepakati untuk menambah anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hal tersebut terungkap disaat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pertemuan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (20/4/2020) siang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna serta dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra semua anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Buleleng serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng.
Dimana untuk diketahui nggaran yang sebelumnya sebesar Rp 17 milyar kini anggaran tersebut diperbesar mejnjadi Rp 57 milyar. Dimana dalam pertemuan tersebut Badan Anggaran milik DPRD Kabupaten Buleleng menyepakati dilakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBD Buleleng 2020. APBD Buleleng 2020 yang tadinya dirancang sebesar Rp 2,32 triliun, dipangkas menjadi Rp 1, 95 triliun. Sehingga ada penurunan anggaran sebesar Rp 362,47 miliar.
Hal tersebut dipicu dengan pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan secara drastic. Untuk sektor pendapatan daerah, penerimaan dari pajak daerah diproyeksikan turun Rp 92,97 miliar sementara retribusi daerah turun sebesar Rp 9,57 miliar. Sementara untuk penerimaan dari sektor dana perimbangan, penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) turun hingga Rp 98,59 miliar sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun hingga Rp 70,39 miliar. Dari seluruh belanja daerah yang dipasang, seluruhnya mengalami koreksi.
Satu-satunya belanja yang mengalami peningkatan ialah belanja tidak terduga. Belanja yang tadinya hanya Rp 3,06 miliar, dinaikkan menjadi Rp 17 miliar. Berdasarkan hasil kesepakatan, disepakati alokasi anggaran megalami peningkatan menjadi Rp 57,06 miliar. Dilain sisi Perubahan pada struktur RAPBD-P dirancang lebih awal mendahului penetapan Perda Perubahan APBD. Hal ini dilakukan untuk menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ, 117/KMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020.
Dalam Sambutannya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menjelaskan langkah-langkah Pemkab Buleleng dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di Kabupaten Buleleng. Namun, dirinya mengakui perlu masukan dan bantuan dari anggota DPRD untuk menyempurnakan langkah penanggulangan penyebaran covid-19.”Saya siap menerima masukan dari teman-teman DPRD untuk langkah saya mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19 di Buleleng,”jarnya. Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, Badan Anggaran dapat memahami pemangkasan yang dilakukan pemerintah daerah. Sebab dengan pandemi covid-19, harus dilakukan pemindahan anggaran.
Saat ini, anggaran harus diprioritaskan untuk upaya pencegahan, penanganan, hingga penanggulangan covid-19.”Kami bisa memahami ini. Apalagi sudah ada regulasi dari pusat, bahwa anggaran kini difokuskan untuk penanganan covid,”katanya. Bahkan Supriatna mengatakan dirinya memahami regulasi saat seperti ini bahkan pihaknya mengetahui adanya seruan pemerintah pusat guna memfokuskan anggaran dalam penanganan Covid 19.”Kami menyadari dan memahami betul dengan adanya pandemic seperti ini dan pemerintah pusat juga sudah menyerukan untuk focus anggaran dalam penanganan covid 19 yang terjadi,”akunya.
Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra mengatakan, sudah ada kesepakatan untuk anggaran menangani covid. Wabup Sutjidra menambahkan, anggaran sudah disediakan untuk tiga bulan kedepan.”Ini nantinya anggaran tersebut untuk belanja tidak terduga, untuk penanganan kesehatannya, jaring pengaman sosial dan pemberdayaan UMKM. UMKM yang membuat masker,”jelasnya. Lebih lanjut, Wabup Sutjidra mengatakan, yang paling krusial dalam pencegahan penyebaran covid-19 adalah kedatangan PMI. Ia menuturkan, saat ini Pemkab Buleleng akan menyiapkan rapid test antigen.
”Mudah-mudahan hari rabu datang, sehingga jumat semua PMI yang sudah isolasi kami akan rapid test sehingga lebih cepat. Kalau sudah negatif, kami pastikan tidak ada virus di tubuhnya dan diizinkan pulang,”tuturnya. Pemkab Buleleng telah menyiapkan dana sebesar 57 miliar yang difokuskan untuk kesehatan, JPS selama 3 bulan kedepan. Namun, jika penanganan covid-19 belum selesai, eksekutif dan legeslatif akan kembali melakukan diskusi. (ags).
Save as PDF