BULELENG-fajarbali.com | Banyaknya para guru yang mengalami pension membuat Kabupaten Buleleng terus mengalami kekurangan terhadap tenaga pengajar. Dengan adanya hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencarikan formulasi guna menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Buleleng dapat diatasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ngurah Arya, usai menerima audensi dari Aliansi Guru Honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang menggerudug DPRD guna menyakan Nasib mereka, Kamis (3/7/2025), di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng.”Dengan kekurangan para guru yang terjadi di Kabupaten Buleleng kami sebenarnya sudah memohon sulusi kepada pemerintah pusat guna menanggulangi hal tersebut,”akunya.
Lebih lanjut disampaikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi puluhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleleng dengan status Guru Honorer kedepan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan agar adanya kebijakan dari kementrian untuk membuat sekema prioritas yang bisa mengakomodir kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng dan sekaligus dapat meningkatakan pendapatan bagi para pendidik yang telah mendedikasikan dirinya demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng.”Kami juga nantinya akan meminta skema proritas terhadap Nasib para guru honorer yang kini statusnya belum jelas. Hal itu juga kami lakukan guna memajukan dunia Pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng,”jelasnya lagi.
Terkait hal tersebut pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun dengan pemerintah pusat melaui kementrian terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak dapat segera diakomodir dengan baik.”Tentu kami akan segera melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah, provinsi bahkan pemerintah pusat terkait permasalahan yang terjadi di bawah. Sehingga semua permasalahan tersebut bisa ditanggulangi dan tidak lagi menjadi kekurangan guru,”cetusnya.
Sementara itu kedatangan puluhan guru honorer lingkup pemerintah kabupaten Buleleng ke gedung Dewan Buleleng untuk melaksanakan audensi untuk mendapatkan Informasi, petunjuk serta arahan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan DPRD, serta berharap permasalahan dan kelanjutan dari status mereka saat ini agar diperhatikan.”Kami harapkan pemerintah bisa lebih peratian terhadap status kami di sekolah sebagai guru honorer,”jelas Ketut Ardika Sebagi perwakilan guru honorer yang datang ke gedung dewan.
Adapun beberapa poin yang merupakan aspirasi dari para guru honorer tersebut antara lain, terkait dengan Guru Honorer yang sudah masuk kedalam Dapodik dengan masa kerja satu hingga dua tahun serta tenaga pendidik pada sekolah swasta dengan masa kerja lebih dari 10 tahun ketika pindah ke Sekolah Negeri masa kerjanya tidak di hitung sehingga sampai saat ini belum bisa mengikuti seleksi dalam penerimaan P3K.”Banyak para guru honorer yang dulunya bertugas di sekolah swasta kemudian dipindahkan ke sekolah negeri namun masa kerja selama disekolah swasta tidak dihitung sehingga banyak sekali para guru tidak bisa ikut seleksi PPPK,’tambahnya.
Selanjutnya permasalahan lain juga disampaikan terkait dengan adanya beberapa tenaga guru honorer yang sudah lulus PPG dan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, tunjangan sertifikasinya belum dapat dibayarkan karena terkendala regulasi, serta permasalahan berikutnya yakni terkait dengan adanya efisiensi anggran hingga 20 persen untuk pendapatan guru honorer melaui dana BOS yang akan diberlakukan pada bulan ini dirasa akan sangat berdampak bagi pendapatan mereka.”kami hanya berharap ada kejelasan atas status kami, itu poin utama kami, dan kami berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan kami,”tutupnya. @gus
