Fraksi Badung Gede Pertanyakan Realisasi Rumah Sakit di Kuta Selatan

Fraksi Badung Gede DPRD Badung mengaku sepakat dengan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Fraksi yang terdiri dari gabungan Partai Demokrat dan Gerindra ini juga setuju empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Perda.

PU Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna, Rabu (3/ 8) yang dibacakan Gede Aryantha 
 
 
MANGUPURA-fajarbali.com | Fraksi Badung Gede DPRD Badung mengaku sepakat dengan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Fraksi yang terdiri dari gabungan Partai Demokrat dan Gerindra ini juga setuju empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Perda. Yakni, Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan dan Ranperda tentang Penetapan Desa
 
Hal itu disampaikan Fraksi Badung Gede dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh anggota fraksi I Gede Aryantha pada Sidang Paripurna DPRD Badung, Rabu (3/8).
 
Menurut politisi Gerindra asal Canggu, Kuta Utara ini, F-Badung Gede prinsipnya setuju empat ranperda tersebut untuk disahkan. “Kami mengapresiasi kebijakan tersebut (empat Ranperda) untuk disahkan,” tegasnya.
 
Selanjutnya mengenai dokumen penganggaran daerah yang dituangkan dalam rancangan KUA/PPAS TA 2023, Gede Aryantha juga memberikan apresiasi kepada pemerintah. Pasalnya, pendapatan daerah dirancang naik 29,63 % dari APBD induk TA 2022. Begitu juga PAD dirancang mengalami peningkatan sebesar 51,46% dari APBD Induk 2022. Menurutnya peningkatan ini positif dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi.
 
“Rancangan belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 19,13% yang akan berdampak positif dalam pelaksanaan semua kewajiban daerah yang diakui serta terhindar dari
in-efisiensi agar tetap dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan clean government,” kata Gede Aryantha.
 
Dibeberkan juga bahwa pada tahun anggaran 2023, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Seperti bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan serta bidang infrastruktur.
 
Namun, khusus untuk bidang kesehatan Fraksi Badung Gede mempertanyakan implementasi rencana pembuatan rumah sakit di Kuta Selatan dan begitu juga dengan implementasi penandatangan MoU antara Pemkab Badung dengan UNUD.
“Kami juga menanyakan bagaimana sikap pemerintah terkait fasilitas penunjang di bidang infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di daerah wisata khususnya jalan menuju Uluwatu serta daerah Canggu,” tukas Gede Aryantha.W-004*

daus

Next Post

Pedagang Liar Bermobil Kumuhkan Kota Ubud

Kam Agu 4 , 2022
GIANYAR-fajarbali.com | Adanya proyek Pasar Ubud, menyebabkan seluruh pedagang dipindahkan sementara ke tempat yang ditawarkan Pemkab Gianyar. Walau demikian, sebagian pedagang masih ada yang jualan di gang-gang, atau trotoar yang dinilai layak berjualan. Kondisi ini menyebabkan Ubud sebagai kota bersih menjadi kota macet.    Disayangkan juga, pedagang bermobil ikut rebutan ambil […]
IMG_20220804_141853-222a2b0e
BPD BALI