MANGUPURA – fajarbali.com | Target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2020 telah disepakati Rp 6,3 triliun. Wakil rakyat di DPRD setempat pun meminta eksekutif tak pasif dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Jumat (22/11/2019). Politisi asal Dalung Kuta Utara ini meminta eksekutif tidak main-main dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga APBD yang telah disepakati tidak meleset dari harapan.
“Saat ini kami fokus pada penyehatan APBD dan saya melihat potensi pajak belum tergarap maksimal. Padahal, untuk mencapai target Rp 6,3 miliar ini pemerintah harus fokus menggarap sektor ini,” ungkapnya.
Dengan mengoptimalkan potensi pajak, Politisi PDI Perjuangan ini optimis target APBD 2020 terealisasi. “Saya kira saat ini tidak sampai 30 persen tergarap, jadi ada pendapatan daerah yang hilang,” ucapnya.
Dikatakan, pendapatan yang belum tergarap terlihat dari potensi yang belum tergarap. Misalnya di Badung ada sekitar 51 hotel berbintang lima dan 4.800 akomodasi wisata lainnya, seperti hotel bintang tiga, bintang empat, vila dan akomodasi lainnya hanya memberikan kontribusi ratusan miliar.
Sedangkan, sistem yang telah dipasang baru mencapai 1.640 sistem perekam transaksi dengan rincian tapping box sebanyak 400, web service sebanyak 530, dan cash register sebanyak 710. Alat monitoring ini terpasang di 1.523 wajib pajak. “Itu saja sudah kelihatan potensi yang belum tergarap belum lagi di sektor lainnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, mengatakan dari hasil kajian yang dilakukan serta usulan dewan Badung, Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020 telah final sebesar Rp, 6,3 triliun lebih. “Ini sudah fix rancangan APBD Badung tahun 2020. Nanti untuk Pendapatan juga dirancang turun yakni 5,3 triliun dari rancangan awal 6,03 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya,guna melengkapi RPJMD Pemerintah kabupaten Badung, pihaknya juga merancang asumsi PAD di tahun 2021 sebesar Rp 5,7 triliun dan RAPBD sebesar Rp 6,7 triliun. “Ini masih berproses dan asumsi yang dipasang ini kita harapkan bisa terwujud dengan sejumlah pertimbangan dan kajian,” pungkasnya.(put)