SEMARAPURA-Fajar Bali, Kekroditan arus lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Pasar Mentigi, Nusa Penida menjadi sorotan DPRD Klungkung. Rupanya tak hanya persoalan macet, Komisi III yang terjun ke lokasi pada Selasa (26/8/2028) juga mendapati persoalan lain, yakni terkait pedagang lancuban hingga indikasi kebocoran retribusi.
Ketika Komisis III tiba di lokasi, kondisi bangunan los dan kios pedagang didapati masih layak. Hanya saja, setiap pagi di area pasar tersebut arus lalu lintas amat krodit hingga memicu kemacetan. Penyebabnya, ternyata karena banyak pedagang lancuban yang meluber hingga ke jalan.
"Pedagang di pelataran atau pedagang lancuban sering meluber sampai ke jalan. Terutama di jalan-jalan aternatif dekat-dekat pantai. Karena dagang lancuban di sana, yang menyebabkan krodit apalagi saat rahinan," ungkap Wayan Misna, anggota Komisi III DPRD Klungkung.
Selain memicu kemacetan, keberadaan pedagang lancuban tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Menurut Misna, kondisi tersebut sangat rawan menimbulkan kebocoran retribusi. Mengingat jumlah pedagang lancuban yang mencapai angka 200 orang tersebut kerap tidak terdata akurat. Tidak seperti pedagang di los dan kios, dengan sistem pembayaran retribusi yang telah tersistem.
"Retribusi pedagang ada indikasi bocor pada pedagang di pelataran saja. Kalau di los dan kios sudah bagus, karena ada yang pakai sistem bulanan. Hanya yang dipelataran saja jadi masalah," imbuh anggota dewan dapil Nusa Penida tersebut.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Wayan Misna mengatakan, Komisi III mendorong OPD terkait mengusulkan penataan Pasar Mentigi. Khususnya untuk membangun tempat khusus bagi pedagang lancuban. "Katanya sudah ada blue printnya. Kita dorong dinas terkait untuk sampaikan usulan ke pemerintah pusat agar bisa siapkan tempat untuk pedagang lancuban," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala UPT Pasar Semarapura, Komang Sugianta menyampaikan, kali terakhir Pasar Mentigi ditata adalah pada tahun 2012-2013. Sehingga menurutnya, pasar tersebut sudah layak untuk direvitalisasi. Oleh karena itu, melalui Dinas Koperasi sudah disampaikan usulan revitalisasi ke pemerintah pusat.
"Untuk penataan sudah punya disaind kita. Cuma karena keterbatasan anggaran kita mohonkan anggaran ke pemerintah pusat untuk revitalisasi. Sudah diusulka kembali ke pemerintah pusat lewat Dinas Koperasi," ujarnya seraya membenarkan Komisi III DPRD Klungkung sudah terjun dan menyoroti persoalan parkir serta pedagang lancuban. W-019
