SINGARAJA – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, Senin (4/4) siang kemarin menggelar rapat dengan agenda pembahasan Ranperda Tentang Retrubusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam pembahasan Ranperda tersebut dilakukan oleh Pansus IV DPRD Kabupaten Buleleng yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng. dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus IV DPRD Buleleng Ketut Dody Tisna Adi dan dalam pertemuan itu dilangsungkan di ruang rapat Pansus IV DPRD Kabupaten Buleleng.
Dalam pembukaannya Dody menyampaikan bahwa terkait dengan perda ini perlu adanya beberapa perubahan yaitu dari segi judul, Konsideran dan Batang Tubuhnya. Dan juga perlunya penegasan terkait sanksi terhadap pelanggaran dalam hal yang sudah di atur dalam perda ini.”Memang dalam pembahasan kali ini kita mau melakukan penegasan terkait dengan sansi bila nantinya ada pelanggaran terhadap tenaga asing yang nantinya di pergunakan di Kabupaten Buleleng dan beberapa sub bagian yang belum jelas nantinya kita diperjelas,”ucapnya.
Di sisi lain dari Bagian Hukum Setda Kabupten Buleleng yang dihadiri oleh Fungsional Perancang Perundang-undangan Yogiswara Sunugraha menjelaskan bahwa terkait dengan tidak adanya sanksi administratif yang dimaksud dikarenakan seluruh kewenangan terhadap pelanggar sudah diatur oleh pusat dan daerah hanya melaksanakan pengesahab dan menerima sejumlah pembayaran yang sudah diatur yaitu 100 USD per bulan per orang yang apabila nantinya terjadi pelanggaran, ijinnya tidak akan di perpanjang dan apabila terjadi kelebihan tenaga kerja dari jumlah yang dilaporkan, akan langsung ditindak oleh Kanwil Kemenkumham untuk dilakukan deportasi. Namun darerah tetap dapat melakukan pembinaan terkait dengan hal tersebut.”Kalau masalah sanksi tentunya hal itu sudah menjadi kewenangan pusat. Baik bila nantinya terjadi pelanggaran ataupun melebihi tenaga asing hal itu akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat baik dalam mengambil tindakan atau yang lainnnya. Sedangkan untuk daerah tentunya hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan saja,”jelasnya.
