MANGUPURA-fajarbali.com | Merasa tergerak dengan sejumlah permasalahan sosial di Pulau Dewata, seperti kasus bunuh diri, pendidikan karakter anak hingga pecandu narkoba, para ahli hipnotis mengaku siap bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder terkait melalui kompetensinya.
Ilmu hipnotis akan mengintervensi pikiran, perasaan dan perilaku sasaran agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) Ir. Toha Afifi, Ph.D., CHt., Cl., di sela Pelantikan DPC PKHI se-Bali, di Ruang Kertha Gosana, Kantor Bupati Badung.
Organisasi ini pun membawa visi melawan stigma negatif ilmu hipnosis di mata masyarakat. Selain melantik DPC 7 Kabupaten/Kota se-Bali, para ahli hipnotis ini juga melaksanakan rapat kerja DPD (rakerda) PKHI Bali.
Pemilik sapaan karib Avifi Arka ini melanjutkan, semangat yang diusung organisasinya, yakni memasyarakatkan hipnosis sebagai pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini untuk mengubah stigma negatif yang selama ini berkembang di masyarakat.
"Sebab hipnosis kerap distigmakan sebagai keahlian yang dipakai memanipulasi pikiran sehingga menjadi modus kejahatan. Ini membuat para hipnotis (pelaku hipnosis) yang berpegang pada kode etik turut kena dampak," jelasnya.
Dia menegaskan, hipnotis adalah profesi mulia. Pernyataan ini secara langusng menjadi bantahan informasi yang menyebutkan adanya kasus-kasus korban hipnotis. Padahal, kasus-kasus tersebut murni penipuan.
PKHI, lanjut Avifi Arka, sebagai organisasi profesi telah digandeng berbagai lembaga pemerintahan seperti kementerian untuk program pendidikan, pelatihan sampai hipnoterapi pecandu, kesehatan mental, dan lainnya. Bahkan, kepolisian turut melibatkan PKHI dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan (hipnoforensik).
“Nah, hari ini, hipnoterapi (bagian dari ilmu hipnosis) menggunakan regulasi hatra atau pelayanan kesehatan tradisional,” ujarnya.
Di samping itu, profesi hipnotis telah diakui pemerintah sejak 2014 dengan masuknya ahli hipnotis dalam daftar Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). PKHI sendiri dimandatkan pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin berpraktik hipnotis di tanah air.
Ketua DPD PKHI Bali AA Ngurah Lanang Agung Ananda, menambahkan, pihaknya sudah meminta ke pengurus DPC, untuk melakukan pendekatan dan edukasi jika masih ada pihak yang berstigma negatif. Justru menjadi momentum membuktikan bahwa hipnotis bukan pelaku kejahatan, bahwa hipnosis adalah untuk kebaikan.
Lan Ananda, sapaannya, mengungkapkan, tantangan berar PKHI di Bali juga menyangkut maraknya hipnotis asing yang buka berpraktik. Padahal, praktik hipnotis wajib memenuhi persyaratan, terlebih yang berpraktik adalah warga negara asing.
“Apakah akan kita izinkan profesi yang sama mulianya dengan dokter, perawat, dan sebagainya ini dilanggar oleh WNA, yang seharusnya hanya berwisata justru mengambil hak-hak warga sekitar? Belajar hipnosis butuh proses panjang, sertifikasi butuh uang, ketika buka praktik malah lawannya WNA seperti itu,” beber Lan Ananda.
Rakerda PKHI Bali sendiri turut mengupas isu dominasi hipnotis asing, terlebih yang ilegal. Melalui tema rakerda ‘Tantangan PKHI menjadi Tuan Rumah di Bali,’ Lan Ananda dan kawan-kawan berusaha merumuskan langkah strategis merespons persoalan hipnotis asing ini.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diwakili Asisten II Setda Pemkab Badung. Bupati mendukung pengembangan hipnosis di Bali, khususnya di Badung.
Pasalnya tingkat bunuh diri di Bali yang tinggi serta Jembatan Bangkung di Pelaga, Petang, Badung yang disalahgunakan sebagai lokasi bunuh diri memerlukan PKHI untuk meningkatkan kesehatan mental warga Bali.
Adi Arnawa menilai, hipnosis atau lebih tepatnya sugesti merupakan bagian dari kearifan lokal Bali dalam proses usada maupun ritual penyucian diri seperti melukat, pabayuhan, dan lainnya. Ritual ini melibatkan sugesti alam bawah sadar yang mampu meredakan tekanan batin dan memulihkan kesehatan mental selayaknya hipnosis.
