SEMARAPURA-fajarbali.com | Setelah menyapa warga Nusa Penida, agenda Temu Wirasa Pemkab Klungkung, Selasa (28/5/2019), dipusatkan di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan.
Banyak permasalahan yang terungkap sepanjang tatap muka Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama warganya tersebut. Mulai dari infrastruktur hingga keluhan terkait insentif kelian subak dan Bendesa Adat yang tak kunjung cair.
Bupati Suwirta mengawali temu wirasa yang digelar di Balai Desa Adat Nyangglan tersebut dengan pemaparan visi misinya. Diantaranya terkait program pengentasan kemiskinan. Bupati Klungkung dua periode ini meminta agar KK miskin memanfaatkan program interprenuer masuk desa yang sedang digulirkannya.
“Kumpulkan data KK miskin, baik yang permanen maupun yang tidak permanen agar mereka bisa mengikuti program ini dengan baik. Langkah ini dilakukan agar nantinya bisa bermanfaat dan bisa menuntaskan masyarakat khususnya KK miskin,” Ujar Bupati Suwirta kepada para Perbekel yang hadir.
Selanjutnya, di bidang kesehatan, Bupati meminta agar data masyarakat yang belum tercover JKN-KIS dikumpulkan dengan baik. “Kumpulkan data masyarakat yang belum mempunyai kartu JKN-KIS serta pelayanan di rumah sakit harus selalu berjalan dengan maksimal,” imbuhnya. Tak lupa para Bendesa juga diingatkan untuk segera menuntaskan penyusunan pararem terkait bahaya narkoba serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Lebih lanjut, Bupati asal Nusa Ceningan ini menyoroti persoalan limbah industri rumahan di Desa Nyanglan. Menurutnya, agar tak terus menjadi polemik, maka jajaran Dinas Pekerja Umum (PU) ditugaskan turun ke lapangan untuk mengecek kondisi limbah. “Tolong Dinas PU segera turun ke lapangan untuk mengecek kondisi limbah. Agar masalah ini cepat tuntas dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat,” pintanya.
Usai pemaparan bupati, warga pun diberikan kesempatan untuk menyanpaikan keluh kesahnya. Seperti Bendesa Adat Nyanglan, I Nengah Suandra yang mempertanyakan terkait pencarian insentif bagi para bendesa dan kelian subak. Menurutnya, hingga memasuki akhir Bulan Mei, insentif untuk para bendesa dan kelian subak justru belum cair.
Sementara Bendesa Adat Nyalian, Cokorda Gde Brasika Putra menyoroti masalah infrastruktur. Bendesa sekaligus Ketua BPD se-Kecamatan Banjarangkan ini menyinggung lampu penerangan jalan di Desa Nyanglan yang belum optimal. Di samping itu kondisi jalan di Dusun Pemenang, Desa Adat Dukuh juga dikatakan sudah hancur lebur. Sehingga perlu dilakukan pengaspalan. “Masalah penerangan jalan khususnya di Desa Nyanggelan dan juga pengaspalan jalan saya harap segera bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menanggapi masalahan jalan tersebut, Bupati Suwirta meminta agar Dinas Pekerjaan Umum segera turun tangan. Utamanya untuk melakukan inventarisir kondisi jalan yang rusak ringan hingga berat. “Segara invertarisir dan kaji dengan baik masukan masyarakat ini sesuaikan dengan anggaran yang sudah ditentukan,” Pintanya kepada masing-masing OPD yang membidangi.
Sedangkan terkain insentif bendesa dan kelian subak, Bupati Suwirta menegaskan sejatinya insentif diberikan setiap satu bulan sekali. Yakni sebesar Rp 1 juta per bulan. Dengan adanya keluhan ini, Bupati menugaskan agar jajaran Dinas Kehudayaan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera duduk bersama untuk mencari jalan keluar.
“Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa harus membahas ini bersama. Kenapa bisa insentif bendesa belum cair sampai enam bulan,” tegas Bupati.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Klungkung, Wayan Suteja menjelaskan, selama ini insentif untuk bendesa dan kelian subak dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten. Sayangnya, hingga kini BKK kabupaten ini belum bisa direalisasikan. Lantaran masih menunggu surat persediaan dana yang dikeluarkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Penndapatan Daerah Klungkung. Dirinya menegaskan, di tahun-tahun sebelumnya pencairan insentif untuk bendesa tidak pernah mengalami permasalahan. “Sekarang surat persediaan dana itu sudah turun, sehingga pihak desa dinas bisa mengamprah BKK yang bersumber dari kabupaten,” jelasnya. (dia/Fajar Bali)
Save as PDF