DENPASAR - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pemihan Kepala Daerah serentak dipastikan akan digelar di tengah pandemi covid-19 pada 9 Desember mendatang. Termasuk pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwali) Denpasar.
Meski berlangsung di tengah pandemi, KPU Kota Denpasar menyatakan siap menggelar Pilwali yang mengedepankan kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan pada setiap tahapannya.
Kesiapan penyelenggaraan Pilwali tahun 2020 itu disampaikan ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, saat beraudiensi dengan jajaran komisi I DPRD Kota Denpasar, yang dipandu wakil ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira, di ruang sidang DPRD setempat, Senin (20/7/2020). Pertemuan dihadiri seluruh komisioner KPU, sekretaris KPU Kota Denpasar, I Made Wirawan, sebagian anggota Komisi I secara langsung dan sebagian lagi mengikuti secara virtual. "Pada prinsipnya, kami KPU Denpasar sudah siap menyelenggarakan Pilwali meski di tengah pandemi Covid-19, baik kesiapan regulasi maupun penganggarannya. Bahkan beberapa tahapan sudah kita lakukan seperti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih," ungkap Arsa Jaya.
Terkait coklit yang dilakukan KPU, Wakil Kryua DPRD, Wayan Mariyana Wandhira menegaskan agar hal itu bisa dilakukan secara maksimal. Coklit serentak diharapkan mampu meminimais kekeliruan daftar pemilih seperti yang terjadi hampir setiap penyelenggaraan pemilu mapun pilwali.
Selain menyoroti masalah daftar pemilih, Wandhira juga menyarankan agar dalam tahapan kampanye terutama kampanye lewat media televisi (siaran langsung) debat kandidat, agar diberi porsi lebih banyak. Hal ini dinilainya penting agar para pasangan calon dapat menyampaikan lebih banyak gagasan dan programnya yang dituangkan dalam visi dan misinya. Sehingga masyarakat bisa memahami visi misi calon sebelum menentukan pilihannya. Terlebih kompleksitas persoalan yang dihadapi Kota Denpasar sangat pelik seprrti persoalan tata ruang. "Ini memerlukan lebih banyak waktu bagi calon untuk memaparkan program kerja yang ditawarkan," terang Wandhira, dibenarkan ketua Komisi I, I Ketut Suteja Kumara.
