2 DIBACA , 1 DIBACA HARI INI
BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sejatinya ada tiga hal penanganan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Bangli. Yakni, penanganan dampak Kesehatan, penanganan dampak social dan penanganan dibidang ekonomi. Hanya saja, sejauh ini untuk penanganan dampak social dan ekonomi yang terjadi akibat penyebaran wabah Covid-19, belum sepenuhnya disentuh oleh Pemkab Bangli. Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Senin (20/07/2020).
“Pemkab Bangli sejauh ini belum menyentuh dampak ekonomi dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat secara merata. Yang disentuh hanya sebatas yang dikarantina-karantina saja,” ujar Suastika.
Dalam hal ini, lanjut dia, semestinya Pemkab Bangli sudah melakukan pendataan perusahaan dan pengerajin yang memang perlu dibantu. “Sebab, dampak ekonomi akibat penyebaran Covid ini tidak memandang bulu pada kondisi saat ini. Banyak UMKM yang tepar juga,”” jelasnya Untuk itu, Pemkab Bangli didorong membantu permodalan bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). “Pemerintah daerah harus juga hadir untuk menyelamatkan mereka. Kalau pemerintah pusat kan sudah mengucurkan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun kita belun melihat adanya bantuan seperti itu dari pemerintah Bangli,"beber politisi PDIP asal desa Peninjuan itu.
Disamping itu, jelas dia, masih ada masyarakat yang tercecer belum mendapatkan bantuan BLT maupun BST atau bantuan sejenis. Memang tidak banyak, satu banjar berkisar 10 kk. Jadi hal ini perlu segera dicaver juga oleh pemerintah daerah, karena sangat membutuhkan. "Untuk saat ini, semestinya kita tidak lagi berkutat masalah data. Melainkan bagaimana melakukan eksekusi untuk mereka yang masuk katagori tercecer,"tegasnya. Terlebih menurut dia, besarnya anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangli yang mencapai Rp 40 miliar dirasakan masih bisa memadai untuk pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang memang masih tercecer tersebut.
Sejauh ini, lanjut Suastika, Pemkab Bangli baru merespon terhadap masyarakat yang terdampak langsung, yakni untuk desa maupun KK yang menjalani karantina. "Bantuan yang bersifat isidental memang telah dilakukan. Kini tinggal bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat agar tidak lebih terpuruk ditengah pandemi covid 19 ini,"pintanya.
Terkait dengan membangkitkan dunia pariwisata, jelasnya, pemerintah juga didorong membantu para pelaku wisata ini. Misalkan, bisa memberikan bantuan dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD), sanitaizer dan jenis lainnya. Dengan demikian penerapan protokol kesehatan diharapkan bisa dilaksanakan disemua obyek wisata di Bangli termasuk desa wisata. (arw)
