DENPASAR-fajarbali.com | Persoalan dualisme kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia di Pusat, menjadi keprihatinan tersendiri dikalangan DPRD Bali. Salah satunya dari Fraksi Partai Golkar.
Sorotan tersebut disampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golkar DPRD Bali yang dibacakan oleh Ketut Suwandi saat Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (11/10). Fraksi Partai Golkar mengatakan, seharusnya, lembaga tertinggi umat Hindu seharusnya bisa memberikan pencerahan, bimbingan, dan contoh yang baik.
“Berkenaan dengan adanya dualisme kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di tingkat nasional, Fraksi Partai Golkar menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Sebagai lembaga umat Hindu tertinggi, sudah seyogyanya PHDI terdepan dalam memberikan pencerahan yang positif kepada umat Hindu di seluruh Indonesia,” katanya.
Ditengah Pandemi Covid-19 ini, Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar semua pihak sama-sama ikut berjuang untuk masyarakat yang sedang mengalami kesusahan. Maka dari itu, seharusnya lebih dikedepankan untuk membela dan melindungi umat, bukan atas kepentingan kelompok maupun kekuasaan.
“Kami mengingatkan kita semua, bahwa saat ini kita masih sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19. Terlebih lebih Bali adalah daerah yang terdampak paling besar. Kami menghimbau semua pihak agar mengedepankan keikhlasan dalam membela dan melindungi umat, bukan atas dasar kepentingan sempit kelompok, golongan maupun kekuasaan. Tempatkanlah kepentingan umat di atas kepentingan pribadi,” tandasnya.
Pihaknya yakin jika persoalan dualisame akan segera teratasi apabila mau duduk bersama. “Jika kita semua berkeyakinan manakala kita bersama lascarya saking tuas, melaksanakan swadharma agama maupun swadharma negara, maka kondisi dualisme ini segera bisa diatasi,” ujarnya lagi.
Selain itu, dalam PU tersebut, Fraksi Partai Golkar juga turut menyikapi upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya yakni pembukaan pariwisata bagi wisatawan mancanegara (wisman). Ia meminta agar Pemerintah bisa melakukan persiapan dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Pasalnya, masyarakat Bali sudah menantikan pembukaan pariwisata.(her)
Save as PDF