BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani mengakui mengalami kesulitan untuk mendapatkan data valid terkait dampak Covid-19. Karena itu, pihaknya mengaku masih terus berupaya melakukan pendataan terhadap baik Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) yang terdampak maupun validasi data tenaga kerja yang dirumahkan serta kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Pendataan terkait tenaga kerja yang dirumahkan dan yang mengalami PHK telah kita lakukan sejak awal merebaknya Covid-19. Namun sejauh ini, data yang valid sulit kita dapatkan,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Senin (27/04/2020). Menurut dia, banyak perusahaan yang selama ini mempekerjakan warga Bangli, masih belum terbuka soal data. “Kemungkinan kalau melakukan PHK mereka harus membayar kewajiban kepada karyawan. Makanya banyak usaha yang tidak koperatif dalam memberikan data terkait PHK tersebut,”tegasnya.
Berkaiatan dengan masih sulitnya untuk mendapatkan data, kata dia, pihknya telah mengadakan koordinasi dengan para Camat se-Bangli, untuk diteruskan kepada Perbekel untuk melakukan pendataan yang warganya yang kena PHK maupun dirumahkan. “Kita telah minta bantuan kepada camat untuk melakukan pendataan terkait tenaga kerja yang kena imbas merebaknya Covid-19 di daerah ini,”papar mantan Kabag Ekonomi itu.
Lebih lanjut dia menyebutkan, untuk pendataan UMKM yang terimbas merebakya virus corona, terdapat 50 variabel yang mesti dipakai acuan. Karenanya, pihaknya cukup sulit untuk melakukan pendataan, salah satunya adalah menghitung omzet UMKM tersebut. “Terlalu banyak variable, makanya dibuat pusing,”akunya. Yang jelas, kata dia, semua UMKM dipastikan terdampak Covid-19.
Sementara terkait data warga yang dirumahkan, disebutkan, baru tercatat sekitar 416 orang. Diakui, data tersebut memang belum valid, karena dari sector pariwisata yang selama ini cukup banyak menampung karyawan juga belum memberikan data yang akurat. “Kita sudah koordinasi juga dengan Perhimpunan Hotel dan Restairant (PHRI). Namun rupanya mereka juga belum memiliki data yang akurat,”tegasnya. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan kembali mensingkrunkan data dengan PHRI terkait pekerja di sector pariwisata yang dirumahkan atau di PHK.
Sedangkan terkait dengan jumlah Pekerja Mingran Indonesia asal Bangli, jelas dia, sesuai laporan dari desa yang masuk ke pihaknya saat ini mencapai 2.453 orang, yang terdiri dari laki-laki 2.009 dan 444 perempuan. Yang sudah pulang saat dilakukan pendataan 24 April mencapai 1.328 dan yang belum pulang 125 orang, tidak termasuk PMI yang telah dikarantina di Denpasar. (arw)
