Beredar Arak Fermentasi Rugikan Petani, Berharap Pemerintah Carikan Solusi

AMLAPURA-fajarbali.com | Beredarnya arak fermentasi yang bukan dari berbahan baku tuak membuat petani dan pengerajin arak di Desa Tri Eka Bhuana meradang.


Mereka kalah persaingan harga dimana harga arak berbahan baki tuak jauh lebih mahal,sementara arak fermentasi non bahan tuak dijual lebih mudah. Padahal, pemerintah provinsi Bali yang mengeluarkan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau Destilasi khas Bali bertujuan untuk melindungi para petani maupun pengerajin arak.

Salah seorang pengerajin sekaligus pengepul arak tradiosional arak berbahan baku tuak, Gede Angga Tonny Mashita, Minggu (18/4/2021) kemarin, mengatakan, pihaknya sangat khawatir dengan makin banyaknya beredar di pasaran arak berbahan baku non tuak dari kelapa.

Apalagi, sebutnya, arak berbahan baku non tuak kelapa ini dijual lebih murah sehingga arak berbahan baku tuak kelapa makin tersisih.

Baca juga :
Ketua Dekranasda Gianyar Sebut Pentingnya Membangun Kemitraan Antar Kota kerajinan Dunia, Ny Surya Adnyani Jadi Panelis The 2021 International Summer on World Batik City
Dewan Gianyar Sampaikan Rekomendasi LKPJ APBD Gianyar 2020, Dewan Berharap Trus Mengembangkan Inovasi di Masa Sulit

“Masyarakat Desa Tri Eka Buana yang notabanenya sebagian besar adalah masyarakat petani minuman tradisional yg terbuat dari bahan baku tuak  kelapa di masa pandemi saat ini menjadi gelisah,”ujar Tonny Mashita.

Tokoh muda Desa Tri Eka Buana ini mengatakan, secara hitung-hitungan bisnis kenapa harga arak berbahan dasar Tuak kelapa lebih mahal, karena memang proses pembutanya lebih alami dan rumit. Untuk mengumpulkan tuak dari kelapa pun, katanya, butuh perjuangan berat. Dari petani tuak, kemudian barulah dilakukan fermentasi sehingga menjadi arak.

“Kebutuhan lebih besar dripada pemasukan, karena persaingan harga minuman tradisional berbahan baku tuak dengan minuman yang tidak tahu asalnya,” ujarnya.

Tonny Mashita juga berharap Gubernur Bali mencarikan solusi keluhan para  petani dan pengerajin arak tradisional tidak saja di Desa Tri Eka Buana, namun hal itu dialami oleh para pengerajin arak tradisional di Karangasem. Yang lebih penting, peranan pemerintah baik desa dan daerah agar sama-sama  mmberikan solusi terhadap dampak yang dialami masyarakat sekarang.

“Yang perlu digaris bawahi, apa pun kebijakan pemerintah daerah perlu dilaksanakannya sosialisasi di masyarakat agar tidak terjadi multitafsir,” ujarnya lagi. (bud)

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jaga Iklim Investasi dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Bupati Giri Prasta Tandatangani Nota Kesepakatan dengan Ketua Pengadilan Negeri, Kajari dan Kapolres Badung

Sen Mei 3 , 2021
MANGUPURA-fajarbali.com | Guna menciptakan dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani nota kesepakatan dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A Dr. H Sobandi SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Badung Ketut Maha Agung dan Kepala Kepolisian Resor […]

Berita Lainnya