DENPASAR-fajarbali.com | Bank Mandiri Taspen, sebagai salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang digelar Kamis (6/11/2025) di Gedung Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Bali.
Dalam rakor yang dipimpin Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza, itu, Kepala Divisi Consumer Business & Recovery, Bank Mandiri Taspen Mohamad Razif, menyampaikan bahwa kinerja penyaluran KUR nasional tahun ini tergolong impresif.Â
Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR nasional mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari target plafon Rp300 triliun, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3,87 juta debitur UMKM.Â
"Dari jumlah itu, terdapat 2,01 juta debitur baru (86,25%) dan 1,18 juta debitur graduasi (101,3%)," ungkap Razif, mewakili Direktur Utama Bank Mandiri Taspen.
Menurut dia, untuk pertama kalinya, porsi penyaluran KUR sektor produksi secara nasional menembus target 60,7 persen dari total penyaluran.Â
Hal ini menandakan kualitas usaha UMKM semakin meningkat dan memberi kontribusi nyata dalam penciptaan lapangan kerja baru antara 7,7 hingga 11,6 juta orang," ujar Razif dalam paparannya.
Secara regional, capaian penyaluran KUR di wilayah Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara juga mencatat hasil menggembirakan dengan total penyaluran mencapai Rp57,6 triliun atau 25 persen dari total nasional. Capaian ini disalurkan kepada lebih dari 1,04 juta debitur, terdiri atas 495.540 debitur baru dan 282.454 debitur graduasi.
Provinsi dengan penyaluran terbesar yakni Jawa Timur mencapai Rp37,5 triliun (715.862 debitur), disusul Bali sebesar Rp8,98 triliun (114.927 debitur), Nusa Tenggara Barat Rp4,6 triliun (81.417 debitur), DI Yogyakarta Rp4,02 triliun (76.990 debitur), dan Nusa Tenggara Timur Rp2,33 triliun (55.172 debitur).
Rasio non-performing loan (NPL) di wilayah ini pun terkendali di bawah 2 persen. "Secara kualitas, penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen, tetapi masih perlu ditingkatkan karena baru empat penyalur yang berhasil mencapai target 60 persen," kata Razif.
la menegaskan mempercepat pentingnya penyaluran KUR terutama kepada debitur baru, agar target nasional tercapai sepenuhnya sebelum akhir tahun.Â
"Kami juga ingin menegaskan bahwa pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak boleh dipersyaratkan agunan tambahan, sesuai Pasal 14 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Ini penting agar akses pembiayaan UMKM benar-benar inklusif," tegasnya.
Lebih lanjut, Razif memaparkan bahwa Bank Mandiri Taspen hingga saat ini telah menyalurkan KUR sebesar Rp135 miliar, dengan 94 persen di sektor perdagangan.Â
"Kami menyalurkan lebih banyak di sektor non-produksi karena plafon internal maksimal kami masih di angka Rp50 juta. Namun, di tahun 2026 kami akan mulai memperluas ke KUR kecil di atas Rp100 juta untuk mendorong sektor produksi," ungkapnya.
Bank Mandiri Taspen hanya menyalurkan KUR di Provinsi Bali, dengan kinerja luar biasa. "Alhamdulillah, NPL kami 0 persen, dan tingkat kelancaran kredit mencapai 99,9 persen. Hanya ada lima debitur yang tercatat DPK karena selisih kecil dalam setoran, jadi secara umum bisa dikatakan semuanya lancar," jelas Razif.
la juga mengungkapkan salah satu tantangan dalam penyaluran KUR super mikro adalah pembatasan bagi nasabah yang sudah memiliki pinjaman di bank lain atau sudah dua kali menerima KUR.Â
"Idealnya, bagi pelaku usaha yang tetap produktif dan membutuhkan tambahan modal kerja, bisa diberikan ruang kelonggaran agar tetap mendapat dukungan pembiayaan. Karena semangat KUR adalah mendorong keberlanjutan usaha mikro kecil, menghentikannya," pungkas Razif. bukan
Rakor tersebut merupakan upaya Kementerian UMKM untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan pencapaian target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 berjalan optimal.Â
Melalui berbagai capaian dan strategi baru disepakati untuk menjaga kualitas serta memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM. Rakor dihadiri oleh perwakilan perbankan penyalur KUR, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas.Â
Agenda utama mencakup evaluasi penyaluran KUR hingga Oktober 2025, strategi peningkatan sektor produksi, percepatan unggahan data calon debitur potensial pemda, serta identifikasi kendala lapangan.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat strategi dan mempercepat pencapaian target KUR 2025, sekaligus memastikan kualitas pembiayaan tetap sehat, produktif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Dalam forum yang dihadiri juga oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan secara daring itu, dibahas pula strategi untuk memperbesar porsi KUR di sektor produksi, memperbanyak debitur baru dan debitur graduasi (yang naik kelas dari mikro ke kecil dan menengah), serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengunggahan data calon debitur potensial.
Wamen Helvi Moraza ingin forum ini menjadi ruang kolaborasi, bukan sekadar laporan formalitas. "Semua kendala di lapangan harus dibuka agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran," kata Wamen UMKM.
Ia menegaskan, tantangan dan kendala penyaluran KUR harus diinventarisasi secara terbuka agar menjadi bahan evaluasi bagi Komite Kebijakan KUR menjelang rapat penetapan akhir tahun.
