Gede Ngurah Ambara Putra-Nengah Yasa Adi Susanto (Abdi).
DENPASAR-fajarbali.com | Dua pasang Calon Wali/Wakil Wali Kota Denpasar 2024-2029, yakni Nomor Urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto (ABDI), serta Nomor Urut 2 IGN Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa), kembali memaparkan visi misi dalam debat terbuka kedua, Rabu (6/11/2024) lalu.
Pemberdayaan kaum perempuan di sektor informal menjadi sorotan, khususnya dalam akses mendapatkan permodalan.
Masing-masing pasangan calon pemimpin di Kota Denpasar, akan berupaya memperhatikan kaum perempuan untuk lebih maju UMKM-nya dan memiliki daya tahan ekonomi jangka panjang.
Cawali Ambara Putra menukik keberadaan toko-toko modern di Kota Denpasar yang menjamur, sehingga muncul pasar baru yang membuat UMKM dikelola kaum marginal tersisih perlahan-lahan.
Menurut politisi Gerindra ini, pelaku UMKM meski dibantu modal dan pelatihan digitalisasi, mereka kalah saing dengan toko modern. Hal ini berdampak terhadap ekonomi pelaku UMKM, hingga ke persoalan rumah tangga.
Ia menambahkan indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar sebesar 69,22, masih kalah dengan Tabanan yang mencapai 78 persen.
"Kita lihat persaingan UMKM di Kota Denpasar sulit, karena banyaknya toko-toko modern yang jaraknya sangat berdekatan sekali. Walau pun kita memberikan modal mereka, itu tetap membuat mereka kalah saing. Inilah betapa pentingnya tata kelola toko modern. Jangan sampai masuk ke jalan-jalan kota. Diharapkan itu hanya membantu atau mendukung pariwisata kita, cukup di areal/badan provinsi saja," Ambara Putra.
Ambara Putra menyakini sangat penting meregulasi aturan, sebab UMKM Kota Denpasar secara nyata berhadapan dengan 'Gajah', mereka UMKM yang diberikan modal atau edukasi digitalisasi sangat sulit melawan toko modern.
"Jelas di sini aturan toko modern harus bisa dievaluasi untuk dapat bersinergi. Kalau tidak bisa bersinergi, kita kedepankan UMKM itu sendiri supaya mereka bisa maju. Tidak dipungkiri banyak perceraian terjadi di Kota Denpasar, akibat masalah ekonomi. Bahkan, setiap hari ada 3 angka perceraian. Hal ini harus kita perbaiki di Kota Denpasar. Regulasi persaingan ini harus perbaiki," tegasnya.
Sementara Jaya Wibawa mencermati masalah ekonomi dialami kaum perempuan di Kota Denpasar, mereka sering kali terpinggirkan karena belum dapat memaksimalkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola, sehingga perlu kehadiran pemerintah untuk memberikan arah ke depannya.
"Kami akan menyelesaikannya (kaum marginal) lewat misi kita yang pertama adalah memberikan kemakmuran untuk masyarakat Kota Denpasar dengan memberikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat," katanya.
Terhadap UMKM di Kota Denpasar dari sektor perempuan, pihaknya akan melakukan program-program yang sudah kita laksanakan, seperti sekolah pasar yang menyasar pedagang pasar, dengan memberikan edukasi cara berdagang, edukasi kebersihan, hingga akses permodalan," ujar Paslon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Kadek Arya Wibawa, Rabu (6/11) dalam debat terbuka kedua.
Perhatian terhadap kaum marginal lainnya di Kota Denpasar, dirasa masih terus dioptimal berjalan. Maka ke depan, kaum marginal yang membutuhkan permodalan UMKM, dapat memanfaatkan program kerja sama Pemkot Denpasar bersama BPD Bali.
