DENPASAR - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan menggandeng Kementrian Kesehatan(Kemenkes) RI menyalurkan Hibah Alat Pelindung Diri (APD) serta Oksigen Consentrate ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Sanglah, Kamis (24/09/2020). Selain itu, APD juga disalurkan kepada 8 Rumah Sakit (RS) di Bali. Dimana, setiap RS digelontor sebanyak 1.250 APD.
Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana yang hadir dalam penyerahan APD secara simbolis di RSUP Sanglah menyatakan pihaknya bersama mitra kerja yakni Kementrian Kesehatan memang berupaya memberikan bantuan bagi RS. Tak hanya kali ini saja, bahkan sejak adanya kelangkaan APD dan terbatasnya pemeriksaan SWAB serta PCR, pihaknya sudah bergerak memberikan bantuan.
Dengan meningkatnya jumlah kasus positif di Bali, tentunya juga berdampak pada ketersedian APD. “Tenaga medis di RS itu adalah benteng terakhir. Tapi dengn situasi sekarang yang masih tidak jelas kapan puncaknya dan kenaikan masih banyak, karena masih banyak yang di tes. Sehingga ujung tombaknya itu betul-betul di RS,” ujar Kariyasa.
Komisi IX DPR RI juga dengan menggelar rapat bersama Pemerintah untuk memberikan tunjangan kepada para tenaga medis. Nantinya, akan diberikan melalui APBD Provinsi maupun kabupaten/kota. “Memang kemarin itu Bali ada kendala. APBD Provinsi itu terlambat sedikit, karena mekanisme penganggaran harus persetujuan DPRD. Tapi Pak Gubernur sudah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan tanpa harus Paripurna,” jelasnya.
Saat ini yang terpenting adalah masalah kesehatan. Apalagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata, tentunya faktor tersebut menjadi hal yang utama. Ditambah lagi, pertumbuhan perekonomian Bali minus hingga 11 persen. Angka tersebut melebihi rata-rata nasional. “Kalau kesehatan ini tidak pulih, mana mungkin orang mau berwisata. Kita akui sebagian besar masyarakat Bali bekerja dibidang pariwisata. Sekarang minusnya paling rendah, karena hampir 11 persen,” papar Politisi asal Buleleng ini.
Lebih lanjut, Kariyasa Adnyana menambahkan bahwa Komisi IX juga terus berupaya memulihkan perekonomian secara nasional. Misalnya saja dengan melanjutkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Non Tunai, Kartu Prakerja, BSU penghasilan dibawah 5 juta, PKH, bantuan UMKM. “Kemudian nanti ada kegiatan Padat Karya juga, ada Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Biar banyak digelontorkan Padat Karya, ” tutur dia.
Terakhir, Kariyasa berpesan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), seperti memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak.
Sementara itu, Direktur RSUP Sanglah I Wayan Sudana didampingi beberapa Dirut RS yang menerima bantuan Hibah APD menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan tersebut. “Kami khususnya di RSUP Sanglah sangat merasa (terima kasih) sekali dibantu. Karena untuk kasus-kasus di Sanglah itu masih membutuhkan APD,” akunya.
Saat ini tingkat hunian tempat tidur di RSUP Sanglah sudah turun diangka 64 persen, sehingga masyarakat umum tidak perlu khawatir untuk tidak tertangani. “Bukan masalah kuntitas tempat tidur, tapi kualitas penanganan pasien,” tandasnya. Tentunya, pelayanan perlu juga ditopang dengan fasilitas lainnya, salah satunya APD.
Sesuai dengan prosedur penanganan di IGD RSUP Sanglah, setiap pasien terlebih dahulu dilakukan screening serta dilakukan SWAB. “Itu dilakukan untuk menentukan pasien positif atau tidak, sekaligus untuk memastikan keamanan tenaga medis juga,” ujarnya.
Sekarang, lanjutnya, pemeriksaan SWAB di RSUP Sanglah tak lagi membutuhkan waktu lama. Dalam hitungan jam, hasil apakah pasien terpapar atau tidak Covid-19 sudah langsung bisa diketahui. Dibandingkan dengan awal merebaknya Covid-19, pemeriksaan SWAB hasilnya baru bisa diketahui setelah 3 hari. “Pasien yang butuh kecepatan, SWAB itu sudah. Jadi tidak lebih dari 1x24 jam,” pungkasnya. (her).
Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana yang hadir dalam penyerahan APD secara simbolis di RSUP Sanglah menyatakan pihaknya bersama mitra kerja yakni Kementrian Kesehatan memang berupaya memberikan bantuan bagi RS. Tak hanya kali ini saja, bahkan sejak adanya kelangkaan APD dan terbatasnya pemeriksaan SWAB serta PCR, pihaknya sudah bergerak memberikan bantuan.
Dengan meningkatnya jumlah kasus positif di Bali, tentunya juga berdampak pada ketersedian APD. “Tenaga medis di RS itu adalah benteng terakhir. Tapi dengn situasi sekarang yang masih tidak jelas kapan puncaknya dan kenaikan masih banyak, karena masih banyak yang di tes. Sehingga ujung tombaknya itu betul-betul di RS,” ujar Kariyasa.
Komisi IX DPR RI juga dengan menggelar rapat bersama Pemerintah untuk memberikan tunjangan kepada para tenaga medis. Nantinya, akan diberikan melalui APBD Provinsi maupun kabupaten/kota. “Memang kemarin itu Bali ada kendala. APBD Provinsi itu terlambat sedikit, karena mekanisme penganggaran harus persetujuan DPRD. Tapi Pak Gubernur sudah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan tanpa harus Paripurna,” jelasnya.
Saat ini yang terpenting adalah masalah kesehatan. Apalagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata, tentunya faktor tersebut menjadi hal yang utama. Ditambah lagi, pertumbuhan perekonomian Bali minus hingga 11 persen. Angka tersebut melebihi rata-rata nasional. “Kalau kesehatan ini tidak pulih, mana mungkin orang mau berwisata. Kita akui sebagian besar masyarakat Bali bekerja dibidang pariwisata. Sekarang minusnya paling rendah, karena hampir 11 persen,” papar Politisi asal Buleleng ini.
Lebih lanjut, Kariyasa Adnyana menambahkan bahwa Komisi IX juga terus berupaya memulihkan perekonomian secara nasional. Misalnya saja dengan melanjutkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Non Tunai, Kartu Prakerja, BSU penghasilan dibawah 5 juta, PKH, bantuan UMKM. “Kemudian nanti ada kegiatan Padat Karya juga, ada Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Biar banyak digelontorkan Padat Karya, ” tutur dia.
Terakhir, Kariyasa berpesan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), seperti memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak.
Sementara itu, Direktur RSUP Sanglah I Wayan Sudana didampingi beberapa Dirut RS yang menerima bantuan Hibah APD menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan tersebut. “Kami khususnya di RSUP Sanglah sangat merasa (terima kasih) sekali dibantu. Karena untuk kasus-kasus di Sanglah itu masih membutuhkan APD,” akunya.
Saat ini tingkat hunian tempat tidur di RSUP Sanglah sudah turun diangka 64 persen, sehingga masyarakat umum tidak perlu khawatir untuk tidak tertangani. “Bukan masalah kuntitas tempat tidur, tapi kualitas penanganan pasien,” tandasnya. Tentunya, pelayanan perlu juga ditopang dengan fasilitas lainnya, salah satunya APD.
Sesuai dengan prosedur penanganan di IGD RSUP Sanglah, setiap pasien terlebih dahulu dilakukan screening serta dilakukan SWAB. “Itu dilakukan untuk menentukan pasien positif atau tidak, sekaligus untuk memastikan keamanan tenaga medis juga,” ujarnya.
Sekarang, lanjutnya, pemeriksaan SWAB di RSUP Sanglah tak lagi membutuhkan waktu lama. Dalam hitungan jam, hasil apakah pasien terpapar atau tidak Covid-19 sudah langsung bisa diketahui. Dibandingkan dengan awal merebaknya Covid-19, pemeriksaan SWAB hasilnya baru bisa diketahui setelah 3 hari. “Pasien yang butuh kecepatan, SWAB itu sudah. Jadi tidak lebih dari 1x24 jam,” pungkasnya. (her).
