MANGUPURA - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Guna berkoordinasi penanganan Covid-19, Ketua DPRD Badung Putu Parwata memanggil camat se-Badung, Kamis (14/5/2020). Parwata yang didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta mengajak para camat duduk bersama memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di lapangan. Keenam camat di Badung hadir pada acara tersebut. Keenamnya adalah Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Camat Kuta Nyoman Rudiarta, Camat Kuta Utara Putu Eka Permana, Camat Mengwi Nyoman Suhartana, Camat Abiansemal IB Mas Arimbawa, dan Camat Petang Wayan Darma.
Dewan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kata Parwata mempunyai tanggung jawab moral. Pimpinan Dewan pun sepakat berkoordinasi dengan seluruh camat di Badung memantau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19.
"Satgas yang dibentuk di setiap kecamatan merupakan jendral wilayah. Sehingga koordinasi dengan camat harus bagus. Karena camat pasti tahu betul apa yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Maka dari itu, koordinasi harus terus dilaksanakan. Agar seluruh program pemerintah benar-benar berjalan dengan baik di masyarakat. "Ini kan harus ada parameternya. Kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan instruksi pemerintah. Makanya kita harus lakukan koordinasi," terangnya.
Pemerintah Kabupaten Badung kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, telah melakukan refocusing anggaran sesuai instruksi presiden. Pemkab Badung sudah membentuk pola tepat sasaran sesuai instruksi pemerintah pusat. "Badung refocusing sebesar Rp 274 miliar. Yang menjadi prioritas yakni kesehatan, ekonomi dan sosial yang melibatkan 8 OPD. Dana ini dikucurkan kepada masyarakat," ungkapnya.
Anggaran Rp 274 miliar tersebut lanjut Parwata, sudah direalisasikan sebesar Rp 98 miliar. Pihaknya pun ingin meminta penjelasan dari camat jumlah bantuan tunai maupun non tunai yang sudah dialokasikan ke masyarakat.
"Kalau sesuai laporan inspektorat yang sudah dicairkan yakni kesehatan 8,2 miliar, BPBD 20 juta, Diskominfo 460 juta lebih, Satpol PP 148 juta sedangkan Dinsos, DiskopUKM, dan Disperinaker belum ada laporan," katanya.
Pihaknya pun meminta camat untuk lebih aktif di masyarakat dalam penanganan dampak dan pasca Covid-19 ini. Bali katanya, sudah diberikan apresiasi oleh Presiden dalam penanganan Covid-19, jangan sampai wabah kedua muncul lagi. "Leadingnya ini kan di camat. Camat harus aktif dan responsif.
Semua camat harus melakukan aksi apa yang dibutuhkan masyarakat. Misal di puskesmas apakah semua sudah memiliki APD, jangan sampai yang perang tidak membawa senjata. Itu tolong dicek. Apa yang diperlukan satgas di kecamatan, langsung koordinasikan ke masing-masing OPD," paparnya.
Pada pertemuan tersebut, para camat menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan sudah mengikuti aturan dan pedoman dari pemerintah. Di antaranya membentuk Satgas dan membuat posko, melakukan penyemprotan desinfektan, pembagian masker dan sebagainya. Namun untuk satgas yang harus turun setiap saat, hingga kini belum tersentuh dana operasional.
Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dapat memaklumi harapan para camat untuk memperoleh anggaran. Untuk itu, Suyasa sepakat akan menyarankan eksekutif segera mengalokasikan dana untuk Satgas Kecamatan. Dengan begitu, tugas-tugas menekan covid-9 bisa berjalan efektif. “Bagaimana mungkin berperang tanpa senjata,” ujar politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut.(put).
