BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Untuk mempercepat penanggulangan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bangli, kalangan DPRD Bangli terus mendorong agar Satgas Penanggulangan yang dipimpin Bupati Bangli, I Made Gianyar untuk segera membuat sejumlah skema anggaran. Hal ini untuk mengantisipasi apabila penyebaran Covid berkepanjangan sehingga Pemkab Bangli nantinya tidak kelabakan. “Skema atau opsi-opsi penanganan oleh Pemkab Bangli perlu dibuat dari sekarang. Itu sangat penting dilakukan agar semuanya lebih jelas. Mengingat penyebaran virus corona ini sulit diprediksi, sehingga nanti kita tidak kelabakan lagi” ungkap Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar saat dikonfirmasi Minggu (03/05/2020).
Disampaikan, sejauh ini anggaan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bangli baru disiapkan sebesar Rp 34 milyar. Dari jumlah itu, kata dia, telah direalisasikan sekitar Rp 20 miliar, sehingga masih tersisa Rp 14 milyar. “Nah, bila penularan covid 19 berkepanjangan dan semua anggaran telah tersedot, inilah yang perlu dibuatkan skemanya agar jelas, dari mana diambilkan anggaran,” bebernya. Dalam hal ini, politisi PDIP asal desa Belantih, Kintamani ini mengaku untuk penanganan Covid 19 ini, DPRD selalu terbuka dan siap membakup pemerintah. “Kita tidak ingin penanganan covid nanti terkesan selalu lambat,” tegasnya.
Diakui, dalam rapat persoalan tersebut juga banyak ditanyakan kalangan DPRD Bangli lainnya. Karena, selama ini pihaknya menilai pananganan Covid 19 di Bangli masih belum sempurna. “Kita tidak ingin daerah nantinya kelabakan. Makanya, kita minta pemerintah membuat skema penaganan tersebut,” tegasnya lagi.
Disinggung soal bantuan masker yang dilakukan Pemkab, sebut Diar, sejauh juga dinilai belum optimal. Sebab, untuk pengadaannya baru untuk satu masker untuk satu warga. Padahal, idealnya, per warga mendapatkan 2 masker. Karena sesuai standar kesehatan masker tersebut harus dicuci dalam waktu 4 jam. Dengan demikian, apabila masker tersebut dicuci, tentu warga telah mempunyai cadangan masker kering untuk dipakai. Sementara soal Alat Pelindung Diri (APD), sesuai informasi dari Dinas Kesehatan diakui sudah memadai. Termasuk untuk pasokan rapid testnya. (arw)
