SEMARAPURA-Fajar Bali, Â Pemerintah Kabupaten Klungkung tak ingin kecolongan lagi, pasca maraknya pembangunan akomodasi pariwisata tak berizin di Kecamatan Nusa Penida. Bupati Klungkung I Made Satria mewarning agar seluruh jajarannya lebih peka dan memperketat pengawasan, Senin (25/8/2025).
Usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Klungkung, Bupati Satria mengatakan sudah menginstruksikan Camat, SatpolPP agar segera terjun menindaklanjuti maraknya pembangunan akomodasi pariwisata tak berizin di wilayah Nusa Penida. Apabila didapati proyek yang belum mengantongi izin lengkap, maka untuk sementara pengerjaan harus dihentikan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab akan dipanggil dan dimintai keterangan.
"Semua ownernya akan dipanggil dan kita minta keterangan mereka. Kenapa mereka bangun dengan melanggar tata ruang?"ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Satria juga mengingatkan agar jajaran di tingkat desa lebih peka. Ketika ada rencana pembangunan di wilayah desanya, maka perbekel, kadus, maupun pihak yang berwenang agar segera melakukan pengecekkan. Tidak perlu menunggu hingga bangunan berdiri terlebih dahulu.
"Saya sudah instruksikan kepada seluruh perbekel di Kabupaten Klungkung agar turun ke lapangan. Apabila ada indikasi pembangunan atau proyek, baik itu yang melanggar tata ruang atau tidak, harus didatangi. Membangun dalam rangka apa, cek izinnya. Di desa dan pemerintahan di dusun juga supaya peka atas kondisi itu," tegas Bupati Satria.
Tak hanya itu, Bupati Satria juga mewarning agar Dinas PUPR dan Perizinan lebih tanggap. Sehingga tidak sembarangan memberikan izin pembangunan. Bukan saja kepada investor, tetapi penduduk lokal juga.
"Saya sudah instruksikan Dinas PU dan perizinan agar jangan sembarangan berikan izin kepada siapun, baik penduduk lokal maupun investor,"tegasnya.
Hal tersebut berulang kali diingatkan oleh Bupati Satria, lantaran menurutnya selama ini pengawasan di lapangan sangat kurang atau lemah. Bukan hanya oleh legislatif yang diharapkan bersinergi dengan eksekutif, tetapi juga pemerintah di tingkat paling bawah (desa) juga tidak peka. Bahkan dikatakan seolah-olah tidak peduli dengan sesuatu yang terjadi di wilayahnya. Kondisi inilah yang diyakini menjadi salah satu penyebab, sehingga marak pembangunan akomodasi wisata di Nusa Penida tak berizin.
Tak tanggung-tanggung, bupati asal Desa Ped ini mengatakan nyaris 90 persen akokodasi pariwisata di Nusa Penida tak mengantongi izin lengkap. Bukan hanya yang sudah berdiri, tetapi juga yang masih dalam tahap pembangunan. "Yang terjadi sekarang ini kan terlalu gampang. Mereka kebanyakan tidak urus izin, hampir 90 persen baik yang sudah selesai, maupun masih dikerjakan itu tidak berizin," ungkapnya seraya meminta agar SatpolPP dan perangkat desa makin aktif terjun ke lapangan meskipun tanpa ada perintah dari bupati. W-019
