DENPASAR-fajarbali.com | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menetapkan sejumlah kementerian/lembaga sebagai penerima penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025.
Penilaian dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pelaporan Keuangan yang telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2025 di Aula Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Selasa (26/8), Kepala Kanwil DJPb Bali, Muhamad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa realisasi belanja di Provinsi Bali menunjukkan hasil cukup optimal. Hingga Semester I, belanja pegawai tercatat 52,8 persen, belanja barang 33,1 persen, belanja bansos 52,5 persen, dan belanja modal 11,2 persen.
Kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dari indikator pendukung. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) konsolidasian Kanwil DJPb Bali mencapai 98,51 dengan 93,48 persen satuan kerja masuk kategori minimal baik atau 330 dari total 353 satker.
Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mencatat transaksi Rp9,07 miliar dari 2.828 transaksi atau 129,29 persen dari target, menempatkan Bali di peringkat kedua nasional.
Implementasi Digipay juga terus meningkat dengan 294 satker direkrut, 345 vendor bergabung, dan realisasi transaksi senilai Rp3,02 miliar hingga Juni 2025.
Pemerintah pusat menegaskan arah kebijakan belanja difokuskan untuk mendukung program prioritas, antara lain Lumbung Pangan Nasional, Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, serta renovasi sekolah tidak layak.
Presiden mengingatkan bahwa setiap rupiah APBN harus efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan strategi memperkuat sinergi, mengoptimalkan instrumen digital, menjaga integritas, dan mempercepat eksekusi belanja.
Pada kesempatan itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali meraih peringkat ke-3 kategori pagu sedang (Rp50 miliar–Rp500 miliar) dalam penghargaan Kementerian/Lembaga Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I 2025.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S. menyatakan, diharapkan dengan diraihnya penghargaan ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penghargaan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mengoptimalkan anggaran negara agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, serta percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali.
Lebih dari itu, capaian ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kinerja, memperkuat sinergi lintas sektor, dan menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan program. Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan 'value for money' yang tinggi bagi pembangunan dan kesejahteraan keluarga Indonesia.
