BANGLI-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sesuai agenda, Presiden RI Joko Widodo membagikan ribuan sertifikat kepada warga seluruh Bali yang dipusatkan di lapangan Ki Lobar, desa Tamanbali, kabupaten Bangli, Jumat (14/06) pagi.
Sesuai pantauan, tampak warga yang antusias menunggu kendatangan orang nomor satu di Indonesia ini, rela berhujan-hujanan untuk mendapatkan swafoto dengan presiden. Bahkan sebagian nampak histeris ketika Presiden Jokowi menanggapi permintaan warga. Moment itu berlanjut ketika mobil Jokowi hendak melaju meninggalkan lokasi. Sejumlah masyarakat pun nekad untuk mendekat ke mobil kepresidenan tersebut, sambil meneriakkan nama Jokowi. Maklum kesempatan itu hanya sebentar mereka dapatkan.
Sementara itu, sebelum penyerahan sertifikat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan berbagai pesan kepada warga untuk menyimpan sertifikat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Disampaikan pula, di seluruh Indonesia, seharusnya masyarakat yang pegang sertifikat sebanyak 126 juta. Tapi sampai tahun 2014, yang pegang baru hanya 46 juta sertifikat. Artinya masih kurang sebanyak 80 juta di seluruh Indonesia yang punya tanah namun yang belum punya sertifikat.
Sementara untuk pengurusan sertifikat biasanya yang bisa dilakukan pemerintah hanya 500 ribu hingga 600 ribu sertifikat per tahun. Jika sistem itu tetap dijalankan maka butuh 160 tahun, untuk 80 juta masyarakat pemilik tanah yang masih tersisa untuk mendapatkan sertifikatnya. Oleh sebab itu, tahun 2015 pemerintah melalui Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Agraria menggenjot penerbitan sertifikat secara gratis dengan menargetkan 5 hingga 9 juta sertifikat terbit tiap tahunnya. Sehingga di tahun 2025 seluruh sertifikat sudah rampung.
“Patut kita bersyukur untuk Bali, target yang ditetapkan Bali merupakan propinsi yang pertama tahun ini seluruh masyarakat sudah bisa memegang sertifikat,” ungkapnya.
Hal ini, salah satu tujuannya untuk menghindari konflik di masyarakat akibat status kepemilikan tanah. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta, sertifikat tanah yang telah dibagikan agar disimpan dengan baik. Pihaknya meminta sertifikat tersebut dipotocopy. Sebab, jika hilangnya aslinya, bisa menggunakan potocopyan agar lebih mudah pengurusannya.
“Ini barang penting. Ini bukti hukum atas tanah yang dimiliki, oleh sebab itu maka harus disimpan dengan baik,” tegasnya. Selain itu, Presiden juga mengingatkan, kebiasaan masyarakat kalau sudah megang sertifikat tanah dikhawatirkan akan ‘disekolahkan’ (digadaikan-red).
“Kalau memang terpaksa disekolahkan juga ga apa. Asalkan jangan sampai dijual,” pintanya. Kalau untuk jaminan atau anggunan di bank tidak apa-apa, untuk usaha produktif atau modal kerja atau investasi dengan catatan mencari bunga bank yang murah misalnya KUR. “Biasanya orang kita kebanyakan setelah dapat uang, dipakai untuk barang konsumtif dan gagah-gagahan. Karena itu, saya titip kalau minjam ke bank dikalkulasi, bisa ngangsur gak. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan,” sarannya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak sejumlah masyarakat melakukan dialog interaktif.
Usai acara di Bangli, selanjutnya sesuai agenda Presiden Jokowi akan melakukan sholat jumat di Masjid Agung Al-a La di kabupaten Gianyar dan Sabtu besok dijadwalkan membuka event tahunan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Renon, Denpasar.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Abdul Djalil pada kesempatan itu mengatakan, di Provinsi Bali sampai saat ini ada 1,8 juta bidang tanah dan tanah yang sudah diselesaikan sertifikasinya sampai 2018 sebanyak 83%. Dengan begitu masih ada 170 ribu bidang tanah yang harus diselasaikan.
"Jadi Bali merupakan provinsi pertama yang seluruh tanahnya bersertifikat. Sampai saat ini dari 170 ribu yang harus kami selesaikan, sudah 66 ribu selesai disertifikatkan. Hari ini ada 3.000 penerima sertifikat mewakili 4.186 sertifikat yang diterbitkan. Mudah-mudahan sertifikat menjadi bekal bermanfaat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga," terangnya. (ard)
