MANGUPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Tak adanya bantuan lagi dari pemerintah akibat pandemi Covid-19 membuat sekolah swasta di Badung kelimpungan. Sejumlah pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Badung pun, Kamis (8/7/2021) mendatangi gedung DPRD Badung. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa.
Ketua BMPS Kabupaten Badung, Wayan Retha mengatakan, subsidi pembiayaan pendidikan yang dulunya sempat diberikan Pemda Badung kini mandeg. Apalagi sekarang pengalihan SMA yang kewenangannya di pihak Provinsi yang semakin membuat sengsara sekolah swasta di Badung.
"Proteksi penerimaan siswa baru ini juga kita sering menuai masalah, karena kami setiap tahun mengalami kekurangan murid. Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis yang tidak perlu kami jelaskan panjang lebar lagi," terangnya.
Baca Juga :
PPKM Darurat, Bupati Tamba Pantau Pengambengan
Satpol PP Tabanan Catat 189 Pelanggar Selama PPKM Darurat
Bahkan pihaknya menyebut, ada 10 SMP swasta di Badung yang kini sakit. "SMP Swastiastu di Desa Adat Tangeb yang dulu berdiri ditahun 1959, SMP Widya Pura Untal-Untal berdiri tahun 1961, SMP Sunari Loka Kuta yang berdiri di tahun 1960-an, SMP Pancasila Canggu, SMP Budi Utomo Kerobokan, SMP Dharmasastra Sempidi, SMP Widya Bhuana Munggu,SMP Ngurah Rai Kerobokan, SMP Dharma Sastra Jimbaran dan SMP Seni Ukir Tangeb,” ujarnya.
Mendengar keluhan BMS, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, ada beberapa kebijakan yang harus diyakini bersama agar sekolah swasta ini bisa hidup yakni adanya penerapan kolaborasi serta pembinaan sekolah dalam penerimaan siswa.
"Operasional dari sekolah swasta adalah penerimaan SPP, bagaimana jika mereka tidak memungut SPP dari mana subsidinya? dan disinilah sebetulnya peran pemerintah. Nanti kita akan rancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi ini sehingga nanti pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini,” ujarnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu menyebut, sekolah juga harus menjaga kwalitas agar tetap bisa eksis yakni membagun platfoarm berbasis teknologi . “Pedagogik harus dimaksimalkan serta pemerintah harus memberikan insentif pihak sekolah swasta agar bisa hidup karena terjadi ketidak merataan penerimaan siswa. Kami akan mengawal ini dengan bapak Wayan Suyasa agar mendapatkan solusi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh duduk manis, diam saja menyikapi masalah ini,” terangnya.
Sementara Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBDnya walaupun secara indeks tidak secara maksimal.
"Kita di pemerintah pasti akan memberikan ruang kepada siapa pun untuk membangun dunia pendidikan kita di Badung. Tapi ini kembali lagi pada kualitas dan sudah saatnya perguruan swasta ini juga melakukan evaluasi dalam rangka untuk mendapatkan simpati masyarakat agar anaknya mau bersekolah disana,” jelasnya.
Sementara, untuk kelanjutan bantuan stimulus Adi Arnawa mengatakan, untuk saat ini belum bisa, karena melihat kondisi celah fiskal yang tidak memungkinkan. “Kita masih melakukan pemenuhan biaya operasional pemerintah dulu. Setelah itu tertutupi, pemerintah akan tetap hadir dalam membantu sekolah swasta ini, dan kita akan carikan formulasi untuk melakukan kolaborasi agar sekolah swasta di Kabupaten Badung bisa tetap eksis,” terangnya. (put)
Ketua BMPS Kabupaten Badung, Wayan Retha mengatakan, subsidi pembiayaan pendidikan yang dulunya sempat diberikan Pemda Badung kini mandeg. Apalagi sekarang pengalihan SMA yang kewenangannya di pihak Provinsi yang semakin membuat sengsara sekolah swasta di Badung.
"Proteksi penerimaan siswa baru ini juga kita sering menuai masalah, karena kami setiap tahun mengalami kekurangan murid. Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis yang tidak perlu kami jelaskan panjang lebar lagi," terangnya.
Baca Juga :
PPKM Darurat, Bupati Tamba Pantau Pengambengan
Satpol PP Tabanan Catat 189 Pelanggar Selama PPKM Darurat
Bahkan pihaknya menyebut, ada 10 SMP swasta di Badung yang kini sakit. "SMP Swastiastu di Desa Adat Tangeb yang dulu berdiri ditahun 1959, SMP Widya Pura Untal-Untal berdiri tahun 1961, SMP Sunari Loka Kuta yang berdiri di tahun 1960-an, SMP Pancasila Canggu, SMP Budi Utomo Kerobokan, SMP Dharmasastra Sempidi, SMP Widya Bhuana Munggu,SMP Ngurah Rai Kerobokan, SMP Dharma Sastra Jimbaran dan SMP Seni Ukir Tangeb,” ujarnya.
Mendengar keluhan BMS, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, ada beberapa kebijakan yang harus diyakini bersama agar sekolah swasta ini bisa hidup yakni adanya penerapan kolaborasi serta pembinaan sekolah dalam penerimaan siswa.
"Operasional dari sekolah swasta adalah penerimaan SPP, bagaimana jika mereka tidak memungut SPP dari mana subsidinya? dan disinilah sebetulnya peran pemerintah. Nanti kita akan rancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi ini sehingga nanti pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini,” ujarnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu menyebut, sekolah juga harus menjaga kwalitas agar tetap bisa eksis yakni membagun platfoarm berbasis teknologi . “Pedagogik harus dimaksimalkan serta pemerintah harus memberikan insentif pihak sekolah swasta agar bisa hidup karena terjadi ketidak merataan penerimaan siswa. Kami akan mengawal ini dengan bapak Wayan Suyasa agar mendapatkan solusi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh duduk manis, diam saja menyikapi masalah ini,” terangnya.
Sementara Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBDnya walaupun secara indeks tidak secara maksimal.
"Kita di pemerintah pasti akan memberikan ruang kepada siapa pun untuk membangun dunia pendidikan kita di Badung. Tapi ini kembali lagi pada kualitas dan sudah saatnya perguruan swasta ini juga melakukan evaluasi dalam rangka untuk mendapatkan simpati masyarakat agar anaknya mau bersekolah disana,” jelasnya.
Sementara, untuk kelanjutan bantuan stimulus Adi Arnawa mengatakan, untuk saat ini belum bisa, karena melihat kondisi celah fiskal yang tidak memungkinkan. “Kita masih melakukan pemenuhan biaya operasional pemerintah dulu. Setelah itu tertutupi, pemerintah akan tetap hadir dalam membantu sekolah swasta ini, dan kita akan carikan formulasi untuk melakukan kolaborasi agar sekolah swasta di Kabupaten Badung bisa tetap eksis,” terangnya. (put)
