“Kita tetap mendorong pertumbuhan wisatawan naik, tetapi kita juga mendorong supaya pemerintah melalui Dispar ikut mencegah (wisman berulah). Makanya kepala dinas pariwisata harus memiliki kemampuan yang cukup dan berupaya serius menangani hal-hal yang sangat mengganggu daripada masyarakat , karena Dispar sebagai leading sektor,” ujar.
DPRD Badung
Pemkab Badung tegak lurus mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi, untuk membangun Indonesia dari desa dengan memperkuat desa melalui penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Dana Insentif Desa (DID).
“Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Badung yang di DPRD Badung sangat mengapresiasi atas persatuan krama di Banjar Bualu. Ini juga bagian dari tugas pemerintah dalam ikut mengayomi masyarakat saat melakukan berbagai kegiatan,” terangnya.
Ketua DPRD Badung I Putu Parwata saat menerima audiensi Tim FORKI Kabupaten Badung, Selasa (7/2). MANGUPURA – Fajarbali.com | Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menerima audiensi Tim Formatur Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kabupaten Badung, Selasa (7/2/2023). Audiensi dilaksanakan membahas penyusunan struktur pengurus baru periode 2023-2027 setelah […]
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata usai menerima Prajuru Adat dan Pemangku Banjar Untal-Untal Dalung, Senin (6/2/2023). MANGUPURA-Fajarbali.com | Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menerima Prajuru Adat dan Pemangku Banjar Untal-Untal, Desa Dalung, Kuta Utara, Senin (6/2/2023). Audiensi dilakukan sehubungan dengan akan dilaksanakan Karya Piodalan Pura Dalem Kebon […]
“Saat ini sedang dilakukan harmonisasi, setelah melakukan kunjungan kerja, baru akan diadakan rapat kembali,”
MANGUPURA-Fajarbali.com | Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa meresmikan konter Bali Sukses Transportasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai , Rabu (1/2/2023). Hadir pula dalam kegiatan tersebut General Manager Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan serta sejumlah pejabat di lingkungan Angkasa Pura […]
Fraksi Badung Gede DPRD Badung mengaku sepakat dengan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Fraksi yang terdiri dari gabungan Partai Demokrat dan Gerindra ini juga setuju empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Perda.