JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR - fajarbali.com | Kecilnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian di Bali menjadi sorotan DPRD Bali. Nilainya kurang dari dua persen dari APBD Provinsi Bali. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry saat memimpin Rapat Paripurna Internal di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Bali, Senin (20/07/2020).

"Anggaran untuk sektor pertanian kurang dari 2 persen, yaitu 1,8 persen. Jadi sangat kecil kalau kita menjadikan sektor pertanian ini sebagai sebuah sektor yang strategis, sektor yang bisa memberi keberimbangan terhadap struktur ekonomi," jelasnya.

Mengingat potensi pertanian di Bali sangat menjanjikan, pihaknya menginginkan agar anggaran pertanian minimal 5 persen dari APBD. Keinginannya tersebut telah tertuang dalam dalam rekomendasi dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019. "Secara bertahap kita inginnya lima persen. Secara bertahap (dulu), tidak bisa digenjot langsung karena kita tahu kemampuan keuangan daerah, apalagi sekarang dalam keadaan Covid-19," tandasnya.

Menurutnya, jumlah lima persen tersebut cukup realistis dengan kondisi APBD saat ini. "Makanya paling tidak kita rekomendasikan paling tidak lima persen dulu. Nanti kalau terobosan-terobosan diversifikasi dan intensifikasi PAD bisa dilaksanakan sudah tentu kita akan dorong melalui Musrenbang," papar dia.

Bukan hanya itu saja, ia mengaku telah berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Bali guna merealisasikan hal itu. Menurutnya, apa yang menjadi keinginannya tersebut sangat disambut baik.

Beberapa waktu yang lalu, Fraksi Golkar meminta kepada Pemprov Bali untuk tidak hanya sekedar berfokus pada kesiapan New Normal saja, namun juga harus ada upaya penyediaan lapangan kerja. Disamping itu, komitmen Gubernur Bali Wayan Koster terhadap penguatan fundamental ekonomi di Bali juga harus diwujudkan. Salah satunya di sektor pertanian. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja bersama anggota Fraksi Wayan Gunawan dan Sekretaris DPD I Partai Golkar Bali Made Dauhwijana.

Mereka menilai, dua hal tersebut perlu didorong secara maksimal oleh Pemprov Bali. Pasalnya, sejak adanya Pandemi Covid-19, banyak sektor yang terdampak. D Bali, sektor pariwisata menjadi lumpuh. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. “Kami memandang, dengan dimulainya Tatanan Kehidupan Era Baru, penerapan protokolnya harus dibarengi dengan dibukanya kembali kran lapangan pekerjaan dan usaha. Tidak cukup juga dengan protokol kesehatan saja. Soal perekonomian di Bali juga harus ditumbuhkembangkan juga,” kata Rawan.

Begitu juga dengan penyeimbangan fundamental perekonomian yang difokuskan pada sektor pertanian. Sehingga, pertanian bisa menjadi “pelapis” sektor pariwisata yang selama ini menjadi primadona Bali.

Untuk mengangkat sektor pertanian, bisa dimulai dengan realisasi anggaran melalui APBD. Mengingat, alokasi anggaran pertanian masih kecil, yakni dibawah dua persen.

“(Anggaran) sektor pertanian masih kecil. Minimal lima persen dari APBD Bali yang harus dianggarkan untuk pertanian,” katanya.

Seharusnya, lanjut Rawan, setidaknya anggaran pertanian di Bali minimal lima persen. Untuk itu, pihaknya akan mengawal alokasi anggaran tersebut. “Kami coba melalui Banggar (Badan Anggaran) agar bisa diperjuangkan. Kami juga upayakan untuk meyakinkan fraksi-fraksi lainnya untuk mengangkat anggaran untuk sektor pertanian,” akunya. (her).